Elite PSI Mencium Agenda Politik Mengganti Kekuasaan Lewat Isu Ijazah Jokowi dan Gibran

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menduga polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki tujuan politik yang lebih besar. Ia mencurigai isu tersebut tidak sekadar digunakan untuk mendiskreditkan keduanya, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengganti kekuasaan.

‎Kecurigaan itu disampaikan Bestari saat tampil dalam program ROSI di Kompas TV, Kamis (22/10/2026) malam. Ia menanggapi pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyinggung dugaan operasi politik dalam perkara ijazah.

‎“Ya, operasi politik tujuannya kekuasaanlah. Makanya saya sangat bercurigа, bahwa ini bukan cuman untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan Mas Gibran,” katanya.

‎Bestari menilai perkembangan perkara tersebut telah memasuki wilayah politik. Ia menyoroti adanya pertemuan pihak pelapor dengan sejumlah partai politik yang menurutnya memperkuat dugaan tersebut.

‎“Nah, jadi karena sudah masuk ke ranah-ranah politik, iya kan. Ada yang sudah bertemu dengan partai A, partai B. ya kan sudah politis. Masa bukan politik, kan begitu,” ujarnya.

‎Ia kemudian menyampaikan kekhawatiran bahwa polemik itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendorong pergantian kekuasaan. Menurutnya, persoalan yang bermula dari Gibran berpotensi berkembang ke arah politik yang lebih luas.

‎“Saya khawatir bahwa ini agenda tertentu dari orang-orang yang berkepentingan dan menunggangi tadi, untuk segera bisa mengganti kekuasaan,” tuturnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Bestari juga menilai pelaporan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagai bagian dari operasi politik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa mengadu atau melapor merupakan hak setiap warga negara selama dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

‎“Kembali lagi saya ini sudah keempat kali bahwa melapor, mengadu itu adalah hak yang dilindungi konstitusi. Silakan gitu loh. Yang penting konstitusional kan itu saja. Apa yang mau kami komentari tentang hak orang gitu. Masa kami batasi,” kata dia.

‎Bestari kembali menegaskan pandangannya ketika ditanya mengenai laporan tersebut. Ia mempertanyakan anggapan bahwa menyebut suatu proses sebagai operasi politik harus selalu dimaknai secara negatif.

Baca Juga: Said Didu Usai Sidang Dokter Tifa: Saya Makin Yakin Ijazah Jokowi Tidak Ada

‎“Lah. Ya itu operasi politik dong. Loh, gimana sih? Masa menerima itu saja kemudian harus punya persepsi yang jelek begitu,” tuturnya.

‎Ia pun menggunakan istilah operasi sebagai perumpamaan untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut, menurut pandangannya, tidak otomatis bermakna buruk. Namun, dugaan adanya agenda pergantian kekuasaan yang disampaikan Bestari tetap merupakan penilaiannya terhadap polemik ijazah Jokowi dan Gibran.