Aturan Baru Polri Izinkan Sidang Etik Digelar Online, Terduga Pelanggar Tak Wajib Hadir Fisik
Kredit Foto: Istihanah
Terduga pelanggar kode etik Polri kini dapat mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) melalui media elektronik. Namun, pelaksanaan sidang secara daring tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua KKEP.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026).
Isir menjelaskan, perubahan tersebut memberikan dua pilihan bagi terduga pelanggar untuk menghadiri persidangan. Mereka dapat datang langsung ke ruang sidang atau mengikuti proses pemeriksaan menggunakan media elektronik apabila mendapat persetujuan Ketua KKEP.
Dengan demikian, kehadiran secara daring bukan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh terduga pelanggar. Persetujuan Ketua KKEP tetap menjadi syarat agar mekanisme tersebut dapat digunakan.
Perubahan ketentuan kehadiran sidang itu merupakan bagian dari Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aturan tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Baca Juga: Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini Perubahannya
Selain mengatur kemungkinan sidang daring, Perpol tersebut juga memuat sejumlah perubahan lain. Di antaranya ketentuan mengenai pengajuan banding, komposisi anggota majelis KKEP, serta batas waktu penempatan khusus terhadap anggota Polri.
Aturan baru ini terbit menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Listyo merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada dua perwira tinggi yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, sidang etik Listyo Sigit masih menunggu pelaksanaan.
Meski aturan baru membuka kemungkinan sidang melalui media elektronik, belum ada keterangan bahwa mekanisme tersebut akan diterapkan dalam sidang etik Listyo Sigit. Keputusan mengenai kehadiran secara daring tetap berada pada Ketua KKEP sesuai ketentuan yang berlaku.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama