Sorot Aturan yang Diduga Muluskan Gibran di Pilpres, Mahfud MD: Ini Merusak Peradaban

Polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali memantik kritik tajam.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi pencalonan, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

“Ini adalah perusakan terhadap peradaban. Merusak peradaban, peradaban kita bernegara, negara hukum, negara demokrasi kita sudah bangun 80 tahun lebih dirusak hanya karena meng-Gibran-kan aturan,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official, dikutip Senin (26/10/2026).

Baca Juga: Pencopotan Gibran Terus Menggema, Gerindra Sebut Presiden Tidak...

Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan Gibran memiliki dokumen kelulusan setara SMA atau sederajat sebagai dasar penyetaraan. 

Mahfud kemudian menyoroti aturan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Baginya, persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh karena menyangkut bagaimana ketentuan hukum dirumuskan, ditafsirkan, hingga diterapkan dalam proses pemilu.

Ia mengingatkan bahwa hukum semestinya menjadi pijakan bersama yang diterapkan secara konsisten, bukan aturan yang dapat berubah makna mengikuti kepentingan individu tertentu.

Karena itu, setiap perubahan maupun penafsiran ketentuan yang mempengaruhi kelayakan seorang kandidat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: 150 Guru Besar Desak Gibran Segera Mundur, Hersebuno Arief: Ini Tak Bisa Dianggap Main-Main

Diketahui, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, mengatur persyaratan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri. Perdebatan pun mengarah pada pemenuhan ketentuan pendidikan oleh Gibran serta cara KPU menerapkan aturan tersebut ketika menerima pencalonannya.

Mahfud memandang persoalan penggunaan aturan yang dinilai mempermudah pencalonan Gibran sebagai masalah serius bagi tata kelola demokrasi. Menurut kritik yang disampaikannya, integritas proses pemilu dapat dipertanyakan apabila ketentuan yang menentukan kelayakan kandidat tidak diterapkan secara konsisten.

Meski demikian, kritik Mahfud perlu dibedakan dari kesimpulan hukum yang secara resmi ditetapkan pengadilan. Pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan setara SMA tidak dengan sendirinya membuktikan adanya manipulasi aturan untuk meloloskan Gibran.

Amar putusan MK dalam perkara tersebut juga tidak membatalkan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 ataupun menggugurkannya dari jabatan Wakil Presiden. Dengan demikian, polemik ini masih menyisakan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan, penerapan aturan pencalonan, serta integritas proses demokrasi. Kritik terhadap tata kelola hukum dan kesimpulan resmi pengadilan tetap perlu dipahami sebagai dua hal berbeda.