Pemerintah Siapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Mulai Oktober 2027

Pemerintah akan menunjuk lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Melalui skema ini, perusahaan diwajibkan menyetorkan dana pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) untuk menjamin hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah yang secara terpusat mengelola dana cadangan pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan pengusaha harus mulai memperhitungkan kewajiban pesangon sejak pekerja berstatus PKWTT.

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).

Lembaga pengelola DCP ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Pemerintah berharap skema tersebut dapat mencegah pekerja yang terkena PHK kehilangan hak atas uang pesangon.

Indah mencontohkan kasus pekerja di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima pesangon. Menurutnya, keberadaan dana cadangan yang dikelola secara terpusat diharapkan dapat mengatasi persoalan serupa.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

Ia menjelaskan UU tersebut memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon Paling Lambat Oktober 2027

Indah menegaskan mekanisme dana cadangan pesangon berbeda dengan dana yang selama ini dikelola melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.

Perusahaan diberi waktu untuk mendata jumlah pekerja sekaligus menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum kewajiban penyetoran diberlakukan. Seluruh dana pesangon tersebut harus diserahkan kepada pengelola DCP paling lambat Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Perusahaan yang Tidak Menyetor Terancam Sanksi

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

- Peringatan tertulis.

- Pembatasan kegiatan usaha.

- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

- Pencabutan perizinan berusaha.

Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.