Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Masuk DPR, Begini Respons dan Sikap Tegas PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum dan konstitusional. PKS bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai ijazah gate karena dinilai berkaitan dengan kredibilitas kepemimpinan nasional hingga persoalan keadilan antargenerasi.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara PKS Rangga Kusumo dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (26/10/2026). Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga kredibilitas lembaga kepresidenan dan kesempatan generasi muda untuk menjadi pemimpin.

“Nah polemik inilah yang kemudian PKS melihatnya dan menyebutnya sebagai ijazah gate,” kata Rangga.

Menurut Rangga, demokrasi harus menjamin setiap anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin Indonesia. Ia juga menilai polemik tersebut menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu agar persoalan persyaratan calon pemimpin dapat ditangani dengan jelas.

“Ini pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu kita ke depan. Nah, oleh karena itu kami tegas sikapnya adalah bahwa ijazah gate ini perlu diproses secara hukum dan konstitusional,” ucap Rangga.

PKS juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurut Rangga, menempatkan penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden pada kewenangan lembaga lain. Ia menilai hal tersebut membuka ruang bagi lembaga negara terkait untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

“MK menyatakan itu, artinya apa? Artinya MK memberikan ruang bagi lembaga-lembaga negara lain untuk menyelidiki keabsahan persyaratan saudara Gibran,” ujar Rangga.

Dalam konteks tersebut, PKS menilai DPR memiliki ruang konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Rangga menyebut pengalaman partainya dalam pengajuan hak angket dan penggunaan hak-hak parlemen lainnya menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat kemungkinan tindak lanjut melalui DPR.

Baca Juga: Hasto Buka Peluang Dialog dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran, Singgung Putusan MK dan Etika Pejabat

“Nah pertanyaannya lembaga negara mana yang bisa menindaklanjuti? Sebagai partai yang punya kursi di parlemen dan kita punya pengalaman juga di masa lalu soal pengajuan hak angket dan hak-hak lain, maka kita melihat bahwa DPR itu punya ruang-ruang konstitusional menjalankan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.”

Terkait sikap fraksi lain di DPR, Rangga mengatakan PKS masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat pimpinan. Menurutnya, langkah selanjutnya juga akan mempertimbangkan dinamika dan respons yang berkembang di parlemen.