Keuangan Syariah RI Punya Pasar Jumbo Tapi Penggunanya Minim, OJK Desak Industri Berinovasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07%, sedangkan indeks inklusinya baru 13,24%. Kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan pemanfaatan produknya itu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah belum diikuti tingkat penggunaan layanan yang sebanding.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai pengembangan produk inovatif dan infrastruktur yang andal diperlukan untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah di Indonesia.

“Namun hal mengenai keuangan syariah, kami juga melakukan survei mengenai hal ini, dan hasilnya sedikit berbeda. Literasi keuangan pada keuangan syariah adalah sebesar 43,07%, dan untuk inklusinya baru mencapai 13,24%,” kata Friderica dalam acara The 4th OJK International Research Forum 2026, Transforming Finance for Resilient Growth oleh OJK Institute secara daring, Senin (26/10/2026).

Capaian tersebut, kata Friderica, menjadi peluang bagi industri untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Terlebih, Indonesia juga dinilai memiliki potensi pasar syariah yang besar karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, OJK menekankan perlunya pengembangan produk yang mampu bersaing dengan layanan keuangan konvensional, disertai infrastruktur pendukung yang memadai.

“Untuk mengisi kekosongan tersebut, keuangan syariah membutuhkan produk-produk inovatif dan infrastruktur yang andal untuk bersaing dengan keuangan konvensional," katanya.

Untuk mendorong upaya tersebut, OJK mendorong melalui pengayaan instrumen jangka panjang dan perluasan basis investor yang dilakukan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Komite Pengembangan Keuangan Syariah.

"Hal ini dapat dilakukan dengan memperkaya instrumen jangka panjang dan memperluas basis investor di Indonesia. OJK mendorong hal ini bersama dengan DSN-MUI melalui Komite Pengembangan Keuangan Syariah," ucapnya.