Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tak Seimbang dengan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto secara tegas mengatakan, perekonomian Jawa Timur pada 2025 tumbuh 5,33 persen. Pertumbuhan berlanjut sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dan 5,72 persen pada triwulan II 2026. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Adik menyoroti tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,06 persen pada Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,42 persen pada Mei 2026. 

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjawab persoalan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Persoalan pengangguran terdidik juga menjadi perhatian. Adik menilai, lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah perlu diperkuat agar lulusan lebih mudah terserap pasar kerja sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur.

Selain ketenagakerjaan, hilirisasi riset kampus menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dijawab. Menurut Adik, hasil inovasi perguruan tinggi yang dimanfaatkan industri masih terbatas. 

"Untuk itu Kadin berupaya menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan riset kampus agar inovasi dapat dikembangkan menjadi produk dan teknologi yang memiliki nilai ekonomi," tegas Adik dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026" yang digelar Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (JEBS) di Surabaya kemarin.

Sementara itu Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Prof. Rudi Purnowono, menekankan pentingnya memperkuat investasi manufaktur, termasuk melalui optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan yang telah beroperasi lebih dari satu dekade perlu dievaluasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah industri.

Menurut Rudi, keberhasilan KEK tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya membangun keterkaitan dengan industri di sekitarnya. Industri besar diharapkan melibatkan industri menengah, kecil, dan UMKM dalam rantai pasok sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.

“Kalau industri besar tumbuh, diharapkan bisa mengerek industri menengah. Ketika industri menengah naik, mereka juga bisa mengangkat industri kecil. Keterkaitan inilah yang akan meningkatkan kinerja industri secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan menurunnya kontribusi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jawa Timur terhadap investasi nasional. Untuk memperkuat daya tarik investasi manufaktur, Jawa Timur perlu meningkatkan daya saing daerah, memberikan informasi yang memadai kepada investor, serta memastikan ketersediaan energi dengan harga kompetitif.

Dari sisi kelistrikan, pasokan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali disebut masih lebih tinggi daripada permintaan. Namun, harga energi tetap menjadi tantangan bagi industri karena memengaruhi biaya produksi. Kepastian pasokan dan keterjangkauan energi menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing manufaktur dan menarik investasi baru.

Sektor lain yang turut menjadi perhatian adalah industri hasil tembakau (IHT), yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Timur. Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar mengatakan industri ini menghadapi tekanan akibat penurunan produksi, melemahnya daya beli, dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan data yang disampaikan Sulami, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2025 mencapai Rp221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN, turun 2,1 persen dibandingkan 2024. Produksi rokok nasional juga menurun dari sekitar 317 miliar batang pada 2024 menjadi 307 miliar batang pada 2025.

Ia menyebut, berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada yang dipaparkannya, pangsa rokok ilegal meningkat dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,97 persen pada 2025. Kondisi ini dinilai menambah tekanan terhadap industri rokok legal, terutama ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah atau tidak membayar cukai.

Sulami menjelaskan, kenaikan cukai yang diikuti pelebaran kesenjangan harga antar golongan rokok berpotensi mempercepat peralihan konsumen ke produk yang lebih murah. Karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat dalam menentukan kebijakan cukai 2027 termasuk tidak menaikkan tarif cukai.

Baca Juga: Perluas Manfaat Ekonomi Digital, TelkomGroup Dorong Penguasaan Teknologi secara Mandiri

Di sisi lain, dukungan energi juga menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi Jawa Timur. Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, logistik, dan pariwisata membutuhkan pasokan energi yang andal agar terus berkembang.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus didukung infrastruktur distribusi yang menjangkau 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Jaringan tersebut mencakup 1.117 SPBU dan 699 Pertashop, serta fasilitas penyaluran avtur untuk mendukung operasional sejumlah bandara.

“Dukungan energi tidak hanya hadir melalui BBM di SPBU, tetapi juga menjangkau berbagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi. Kami terus menjaga keandalan sarana, fasilitas, dan distribusi agar kebutuhan energi terpenuhi sesuai peruntukannya,” ujar Ahad.