Massa Aksi Tembus Bundaran HI, Sebut Persatuan Massa Menguat

Massa mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) berhasil mencapai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, saat menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

Pergerakan mahasiswa menuju Bundaran HI sebelumnya sempat tertahan barikade kepolisian di depan Gedung UOB Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dari pantauan Warta Ekonomi, situasi sempat memanas ketika mahasiswa bersikeras melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. Mereka menolak diarahkan untuk menghentikan pergerakan di depan Gedung UOB Plaza.

Koordinator Kelompok Studi Suara Perempuan Rakyat (KESTARA) Jakarta, Vatov, menyebut keberhasilan massa menembus Bundaran HI merupakan pencapaian bersama. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan menguatnya para peserta aksi.

“Sebelumnya setelah kita ditahan berkali-kali gagal untuk sampai ke Bundaran HI. Dengan kita menunjukkan sudah menguatnya persatuan di antara masyarakat Indonesia utamanya yang ada hadir di Jakarta hari ini,” kata Vatov di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Aliansi Ibu Indonesia Suplai Logistik Gratis Buat Massa Demo: Kami Bayar Pajak, Apa yang Pemerintah Berikan?

Ia juga menilai kehadiran massa dari Jakarta maupun luar daerah menunjukkan adanya keresahan yang sama dari berbagai kalangan. 

“Ini menunjukkan bahwa seluruh warga Jakarta yang hadir hari ini terutama juga dari warga di luar Jakarta itu turut berkumpul dan muak untuk bisa menunjukkan bagaimana rasanya hari ini gitu kan ya,” tuturnya.

Sebelumnya, aksi bertajuk #IndonesiaSadar itu digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite SADAR yang terdiri dari mahasiswa lintas kampus dan sejumlah elemen masyarakat sipil.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa lima tuntutan utama;

1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan.

2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP.

3. Turunkan Biaya Pendidikan, Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata dan Sediakan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas.

4. Stop Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN.

5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.