Mahasiswa Demo di Jakarta Jadi Sorotan Internasional

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026 menjadi pemberitaan internasional.

Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra, Kalimantan, dan Papua sebagai bencana nasional serta mengalihkan anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dikutip dari laporan South China Morning Post, salah satu peserta aksi, Yosafat Menteng, mahasiswa asal Kalimantan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, datang ke Jakarta bersama lima rekannya dari Palangka Raya.

Yosafat mengatakan masyarakat Kalimantan mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk menangani karhutla yang menimbulkan kabut asap berbahaya.

“Kami di Kalimantan sangat mendesak pemerintah untuk menyatakan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua sebagai bencana nasional,” ujar Yosafat.

Aksi tersebut diorganisasi oleh pemimpin mahasiswa Universitas Indonesia bersama koalisi organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok masyarakat sipil. Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa pada 20 Oktober dan berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Ratusan personel keamanan dikerahkan di sejumlah kawasan ibu kota. Kehadiran polisi dan personel militer terlihat di beberapa titik, termasuk kendaraan lapis baja di kawasan yang ramai aktivitas masyarakat.

Dalam aksi tersebut, penyelenggara menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terkait dengan kebakaran. Kedua, mengalihkan anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Ketiga, menurunkan biaya pendidikan. Keempat, memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja negara, termasuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga menyerukan penghentian segera program-program gajah putih seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, serta mengalihkan dananya ke pendidikan gratis,” kata Yosafat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil. Program tersebut mendapat sorotan terkait pembiayaan, persoalan logistik, serta laporan kasus keracunan pangan.

Sementara itu, program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan dukungan pembiayaan perbankan negara senilai Rp240 triliun. Skema tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai beban keuangan publik dan risiko kredit macet.

Pemerintah Belum Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini menolak permintaan untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Pemerintah beralasan masih mampu menangani krisis tersebut tanpa bantuan eksternal.

Wakil Kepala Hubungan Media Badan Komunikasi Nasional (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kebakaran dan dampaknya.

“Kami terus memantau [kebakaran hutan dan lahan] serta dampaknya secara intensif, dan mengevaluasi respons kami terhadapnya,” kata Kurnia.

Di sisi lain, sejumlah pengkritik menilai penolakan tersebut mungkin berkaitan dengan konsekuensi pembiayaan dan potensi pengawasan yang lebih ketat terhadap penanganan bencana. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian para pengkritik, bukan alasan resmi pemerintah yang dikonfirmasi dalam keterangan tersebut.

Yosafat mengajak pejabat pemerintah pusat untuk turun langsung ke wilayah terdampak agar dapat melihat kondisi masyarakat dan tingkat kerusakan akibat karhutla.

“Hal itu akan membantu mereka memahami skala dan tingkat keparahan kerusakan yang terjadi serta dampaknya terhadap kehidupan manusia,” ujarnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Minta Demonstrasi Berlangsung Damai

Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Syahganda Nainggolan merespons aksi mahasiswa dengan menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia meminta demonstrasi berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Syahganda juga mengimbau aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan publik, dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama,” ujar Syahganda.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Nicky Fahrizal, menilai demonstrasi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan penanganan karhutla, tetapi juga mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

“Aksi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan sentimen publik dan akal sehat,” katanya.

Nicky mengatakan desakan agar pemerintah menangani kabut asap dan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional telah disuarakan masyarakat sejak lama. Menurut dia, penanganan krisis tersebut perlu disertai respons khusus, penegakan hukum, dan evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, analis politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai dampak demonstrasi terhadap perubahan kebijakan antara lain bergantung pada cara aparat menangani massa.

Wasisto mengingatkan bahwa tindakan represif terhadap demonstran berpotensi memperluas reaksi publik. Ia merujuk pada insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang dilindas kendaraan lapis baja polisi dalam aksi di Jakarta pada Agustus tahun sebelumnya.

“Insiden serupa akan menimbulkan beban politik yang lebih besar bagi Prabowo,” kata Wasisto.

Menurut dia, meningkatnya kemarahan publik hingga memicu kerusuhan juga dapat memengaruhi sentimen pelaku ekonomi dan menambah tekanan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan.

Di tengah tekanan domestik, pemerintah Indonesia juga menghadapi desakan dari negara tetangga yang terdampak kabut asap. Pada Selasa, Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk mengoordinasikan investigasi terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan karhutla.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, termasuk kemungkinan pemulihan aset.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyebut Singapura menawarkan data mengenai perusahaan yang diduga terlibat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan kedua negara akan berkoordinasi erat.

Wasisto menilai pembentukan satuan tugas tersebut sebagai langkah awal yang berpotensi mendukung penanganan karhutla. Namun, menurut dia, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pendekatan pemerintah Indonesia telah berubah secara mendasar.

Nicky juga mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam membangun kerja sama regional untuk menangani persoalan kabut asap.

“Pemerintah seharusnya membuka saluran komunikasi untuk mencari titik temu dalam menangani kabut asap,” ujarnya.

Desakan agar pemerintah memperkuat penanganan karhutla muncul di tengah laporan mengenai dampak kesehatan yang serius. Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 333.000 kasus penyakit pernapasan akut di tujuh provinsi terdampak sejak pertengahan Agustus.

Peneliti Centre for Research on Energy and Clean Air, Katherine Hasan, menyambut baik aksi mahasiswa yang menuntut penanganan lebih serius terhadap pencemaran udara.

“Pencemaran udara yang semakin parah akibat karhutla di Kalimantan dan Sumatra, di samping polusi kronis di Jawa, harus menjadi peringatan bagi semua pihak,” katanya.

Katherine menegaskan bahwa udara bersih merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Menurut dia, tuntutan mahasiswa menjadi momentum untuk menempatkan perlindungan hak warga negara dan kesehatan publik sebagai prioritas dalam agenda nasional.