Albanese Peringatkan Indonesia soal Board of Peace, Hubungan dengan Palestina Bisa Berisiko

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai berisiko mengganggu hubungan dekat Indonesia dengan Palestina.

Peringatan itu disampaikan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, yang meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Albanese menilai mekanisme BoP berisiko menormalisasi tatanan yang menurutnya tidak wajar, terutama karena pengaruh Amerika Serikat dan Israel dinilai sangat besar, sementara suara Palestina belum memperoleh ruang yang memadai.

“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Albanese, Indonesia selama ini memiliki rekam jejak mendukung perjuangan Palestina. Karena itu, ia menilai keputusan bergabung dengan BoP perlu dipertimbangkan secara hati-hati, terlebih ketika Israel turut menjadi anggota badan tersebut.

Ia juga berpandangan bahwa Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina. Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina dalam struktur pemerintahan sementara Gaza belum cukup untuk memastikan keterwakilan rakyat Palestina dalam proses pengambilan keputusan.

Kritik terhadap keterwakilan Palestina di BoP sebelumnya juga disampaikan sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam badan yang dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.

Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan tersebut menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dari proses yang dijalankan.

Pemerintahan sipil dan upaya pemulihan Gaza, menurut pejabat itu, dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Albanese tetap menilai keterlibatan sejumlah pejabat Palestina belum cukup menjamin suara rakyat Palestina benar-benar terwakili.

Di Indonesia, kesediaan bergabung dengan BoP juga menuai kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri. Kritik tersebut muncul karena Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel, tetapi bersedia menjadi bagian dari badan yang juga memiliki Israel sebagai anggota.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Apresiasi Sekjen PBB atas Dukungan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut melalui Kantor Presiden berjanji Indonesia akan keluar dari BoP apabila keterlibatan tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan, mengulang posisi yang telah disampaikan sebelumnya.

Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB. Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota dan berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Albanese juga merekomendasikan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia serta berupaya mendorong penegakan hukum dan proses internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait tindakan Israel.