Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan dengan perbaikan tata kelola program tersebut.
la menjelaskan, perbaikan tata kelola MBG telah dilakukan sejak awal 2026. Langkah tersebut mencakup perubahan mekanisme pembagian makanan yang kini dilakukan selama hari sekolah, serta verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Karena dengan kata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” terang Suahasil dalam paparan Financial Forum 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Kamis (19/11/2026)
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi secara ketat terhadap petugas Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPI) yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan MBG.
"Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung secara kontinu, dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja," ujar Suahasil dalam menceritakan program MBG.
Dia menegaskan penyesuaian kebutuhan anggaran tersebut bukan berarti pemerintah memangkas alokasi dana MBG. Menurutnya, perbaikan pengelolaan justru diharapkan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
"Jadi bukan ada potong-potong anggaran, nggak ada. Tapi dia menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien," jelasnya.
Suahasil juga mengapresiasi perbaikan pengelolaan program MBG yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, proses evaluasi dan pembenahan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut semakin baik.
Baca Juga: Mau Jadi Pemasok Resmi MBG? Ini 4 Kriteria Pedagang Pasar yang Harus Dipenuhi
Baca Juga: Pedagang Pasar Diajak Jadi Pemasok MBG, BGN Siapkan Aplikasi Loka MBG
Sebelumnya, Menteri Keuangan tersebut selalu menekankan fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“APBN 2026 adalah contoh tahun di mana APBN itu sangat fleksibel. APBN yang fleksibel itu ditunjukkan karena APBN itu bisa beradaptasi terhadap perubahan," ujar Suahasil
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra