Dinilai Abaikan Suara Palestina, PBB Minta Indonesia Angkat Kaki dari Board of Peace Trump

Pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Francesca Albanese mendesak Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menangani konflik Gaza. Albanese menilai mekanisme tersebut berisiko mengabaikan suara rakyat Palestina karena dibentuk dengan pengaruh Israel dan Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), Albanese mengatakan keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut berpotensi melemahkan posisi historis Jakarta dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpikir ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujar Albanese.

Albanese merupakan pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki. Ia menilai Indonesia perlu mencermati konsekuensi politik dan hukum dari keikutsertaannya dalam badan yang dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara wilayah Palestina tersebut.

Menurut Albanese, Israel secara hukum tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina. Ia juga mengkritik tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur Board of Peace yang diumumkan Trump.

Seorang pejabat Board of Peace membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Pejabat tersebut menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan proses oleh Palestina tetap menjadi bagian utama dari mekanisme itu.

Pejabat tersebut menjelaskan, administrasi sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang beranggotakan tenaga profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Namun, Albanese menilai penunjukan sejumlah pejabat Palestina belum cukup untuk menjamin keterlibatan substantif rakyat Palestina dalam menentukan masa depan wilayahnya.

“Menamai beberapa birokrat di sana-sini adalah tokenisme,” katanya.

Di tengah kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan dalam Board of Peace masih ditangguhkan. Pernyataan itu menegaskan kembali posisi pemerintah yang sebelumnya telah disampaikan.

Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota badan bentukan Trump tersebut. Jakarta juga telah menjanjikan pengiriman pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Keputusan untuk bergabung dengan badan itu menuai kritik dari sejumlah kelompok Muslim di dalam negeri. Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel terhadap Palestina.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan Indonesia akan mundur dari Board of Peace apabila keikutsertaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.

Albanese memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia berisiko mengganggu hubungan dekat Jakarta dengan Palestina, terutama jika aturan dan arah kebijakan badan tersebut ditentukan oleh Israel.

“Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mendorong penegakan hukum internasional dan mekanisme hukum terkait tindakan Israel. Kelompok tersebut mencakup Afrika Selatan dan Malaysia.

Saran itu disampaikan ketika pelaksanaan rencana perdamaian Trump untuk Gaza masih menghadapi hambatan. Kesepakatan gencatan senjata pada 2025 berhasil membuka jalan bagi pembebasan sandera yang tersisa dan ratusan tahanan serta warga Palestina yang ditahan. Namun, upaya pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel belum berjalan sesuai harapan.

Pasukan Israel juga masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza, menurut laporan Reuters.

Israel telah membantah tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang disampaikan oleh komisi PBB serta sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional dan Israel.

Albanese sendiri dikenal kritis terhadap tindakan Israel. Sejumlah negara Barat telah mengkritiknya, sementara pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dirinya.

Perdebatan mengenai Board of Peace menempatkan Indonesia pada persimpangan antara keterlibatan dalam mekanisme perdamaian yang dibentuk Washington dan konsistensi kebijakan luar negeri dalam mendukung hak rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan akhir mengenai keanggotaannya.