Soal Ijazah SMA Gibran, Budi Arie Projo: Dari Awal Saya Sudah Tahu...

Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi menceritakan pernah menawarkan kepada Jokowi untuk mendirikan partai politik setelah memenangi Pilpres 2014. Namun, menurutnya, tawaran tersebut saat itu tidak diterima oleh Jokowi.

Hal itu berkaitan dengan isu saat ini yang santer mengaitkan Jokowi mau jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan anaknya Kaesang Pangarep demi mengerek elektabilitas partai.

“Waktu habis menang Pilpres 2014, saya tawarin ke Pak Jokowi. 'Pak, bikin partai, Pak?' Dia enggak mau,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie turut menyinggung bahwa Jokowi dikenal rakyat karena pentingnya keberpihakannya, untuk itu dorongan agar Jokowi pegang kendali sebagai Ketua Umum itu murni dorongan rakyat.

Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato, tetapi harus tercermin dalam tindakan.

Budi Arie juga menyindir pihak-pihak yang mengaku memperjuangkan rakyat, tetapi justru terlibat dalam praktik korupsi.

Budi Arie Singgung Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran

Budi Arie turut menanggapi isu yang belakangan menjadi sorotan publik, yakni polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaku telah menanyakan langsung persoalan ijazah Jokowi sekitar dua tahun lalu. Menurut Budi Arie, saat itu Jokowi memberikan jawaban agar persoalan tersebut tidak dibicarakan.

“Sejak dua tahun lalu saya tanya langsung ke Pak Jokowi, dia jawab, 'Mas, kalau soal ijazah, kan kalau saya biasa diomongin',” kata Budi Arie.

Budi Arie mengaku sudah memahami respons Jokowi tersebut sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang ia sebut sebagai Jokowi games.

Ia kemudian menyinggung polemik ijazah Gibran yang menurutnya muncul setelah isu serupa mengenai Jokowi menjadi perhatian publik.

“Terus masuk soal ijazah Mas Wapres, dari awal saya sudah tahu, habis Jokowi masuk ke Mas Gibran,” ujarnya.

Budi Arie menilai polemik ijazah tersebut merupakan isu elitis yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan mendasar masyarakat.

“Itu kan isu ijazah, kan isu elitis, yang bukan menyangkut problematika rakyat, apalagi dihubungkan dengan etika moral,” katanya.