BEM UI Minta Menteri Jujur: Kasihan Prabowo Nanti Mengira Programnya Berhasil

Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra melontarkan pesan menohok kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko. Ia meminta Budiman mengingatkan para menteri agar tidak menyampaikan laporan yang jauh dari kondisi sebenarnya di tengah masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, informasi yang tidak mencerminkan keadaan di lapangan justru berisiko membuat Presiden merasa program pemerintah telah berhasil, padahal kondisinya belum tentu demikian.

“Kalau seandai tadi Abang bilang Pak Prabowo sudah berkomitmen, maka berarti PR-nya mungkin untuk sekarang satu, Bang, yang saya titipkan ke Abang,” kata Fathimah Azzahra dalam program ROSI yang tayang di Kompas TV. 

Baca Juga: Jokowi Disebut Mulai Terusik Polemik Ijazah: Dia Mencoba Balik Menyerang

Olehnya itu, ia secara khusus menitipkan pesan agar Budiman menyampaikan hal tersebut kepada para menteri di lingkungan pemerintahan.

“Saya titip mungkin di grup menteri itu, Bang, perlu diingatkan agar laporan-laporan mereka sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi di masyarakat," ujarnya.

"Karena kalau tidak, kasihan Pak Prabowo nanti dia tertipu dia pikir dia berhasil,” lanjutnya.

Pernyataan Fathimah itu muncul di tengah gelombang kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober lalu, mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi yang dirangkum dalam tagar #IndonesiaSadar.

Baca Juga: 'Saya Dibayar', Pria Pakai Almamater Undira yang Deklarasi Bareng Raffi Ahmad Akhirnya Jujur

Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah. Salah satunya mendesak agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional, korporasi yang bertanggung jawab diadili, serta integrasi tata kelola lahan dituntaskan.

Mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran negara. Mereka meminta APBN benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat dan mendesak penghentian pemborosan anggaran melalui program yang dinilai berorientasi politik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di sektor pendidikan dan kesejahteraan, massa menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja berkualitas.

Tak hanya itu, mahasiswa menolak penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga meminta pemulihan kebebasan berpendapat, pengadilan terhadap pelanggar hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi di ruang sipil.