Menjemput Peluang di Bulan Inklusi Keuangan

Rasmauli Saragih (47) tampak antusias mengacungkan tangan saat acara talkshow bertema “Ngobrol Keuangan, Buka Peluang, Tumbuh Bersama” di Aula Cadika, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (29/10/2026).

Kesempatan bertemu langsung dengan perwakilan lembaga jasa keuangan dimanfaatkannya untuk menggali informasi seputar permodalan usaha. Kali ini, ia mengarahkan pertanyaan kepada Pimpinan Cabang Bank Sumut Lubuk Pakam, Gama Cherry Al Halim.

Bukan tanpa alasan. Sebagai pelaku usaha mikro, Lasmauli ingin mengetahui lebih jauh tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia bertanya apakah masih bisa mengajukan KUR setelah sebelumnya pernah menjadi nasabah. Ia juga ingin memastikan apakah ada penalti jika pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo.

Pertanyaan-pertanyaan itu mencerminkan kebutuhannya untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis sejak masih gadis. Bagi Lasmauli, akses terhadap informasi keuangan menjadi hal penting agar usahanya bisa terus tumbuh.

Ia mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan yang memberinya kesempatan berinteraksi langsung dengan narasumber dari berbagai lembaga keuangan, mulai dari Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, BSI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini pengalaman pertama. Sebelumnya kita sering mendapat pelatihan, tetapi hanya dari Dinas Koperasi dan UMKM,” ujarnya seusai mengikuti talkshow yang menjadi rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Kabupaten Deli Serdang. 

Bagi Lasmauli, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga. Ia pulang membawa sejumlah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kacang tojin miliknya, yang kini telah memiliki merek dan kemasan sendiri.

Usaha bernama Tojin Domestik itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Berawal dari usaha sederhana yang dirintis sejak muda, Lasmauli kini mampu memproduksi dan memasarkan kacang tojin secara rutin.

Warga Lingkungan I, Jalan Inpres, Lubuk Pakam, ini juga mulai menerapkan pengelolaan keuangan sederhana. Setiap pemasukan dan pengeluaran dari hasil penjualan dicatat agar arus keuangan usahanya tetap terpantau.

“Saya pakai buku untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Bahkan, ada aplikasi juga,” katanya.

Selain memproduksi kacang tojin, Lasmauli membuka warung di rumahnya. Dua usaha tersebut menjadi sumber penghasilan keluarga. Dengan pendapatan yang diperoleh, ia turut menopang kebutuhan rumah tangga bersama suaminya yang bekerja sebagai penarik becak.

Hasil kerja kerasnya bahkan mampu membantu membiayai pendidikan keempat anaknya. Anak pertama kini menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU), sementara dua anak lainnya masih duduk di bangku SMA dan SMP.

Dalam sepekan, Lasmauli mampu memproduksi sekitar 750 bungkus kacang tojin dengan berat 100 gram. Produk tersebut dijual dengan harga Rp15.000 per bungkus.

Dari usaha yang tumbuh perlahan itu, Lasmauli membuktikan bahwa ketekunan dan kemampuan mengelola keuangan dapat menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus membantu menopang ekonomi keluarga.

Hal senada disampaikan Lutfiana (41), pengusaha terasi dan udang rebon kering yang hadir bersama suaminya, seorang nelayan. Dalam sesi tanya jawab, ia mengajukan pertanyaan kepada pihak BSI mengenai kemungkinan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung kebutuhan nelayan, termasuk pembelian kapal, jaring, dan peralatan menangkap ikan.

Baca Juga: OJK Tutup 15 Bank Sepanjang 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Baca Juga: Airlangga Luncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah Demi Kejar Inklusi Keuangan 98% pada 2045

“Saya mau nanya, apakah KUR BSI itu bisa dipakai juga untuk nelayan, dibelanjakan langsung untuk membeli kapal, jaring, atau peralatan lainnya untuk menangkap ikan? Nelayan juga butuh naik kelas,” ujarnya kepada Area Manager BSI Area Medan Raya, Jefry Sofyan, yang turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.

Warga Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, itu mengaku masih berupaya merintis kembali usahanya yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Melalui kegiatan tersebut, ia berharap memperoleh informasi lebih banyak mengenai akses KUR dan peluang pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk nelayan.

“Saya masih merintis lagi usaha saya yang sempat drop karena Covid-19. Sebelumnya, saya sudah pernah menggunakan KUR. Namun, hari ini ternyata mendapat informasi bahwa bunga KUR tahun depan akan ditanggung pemerintah. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini,” ujarnya.

Membangun Ekosistem Pembiayaan Daerah

Kebutuhan Lasmauli dan Lutfiana menjadi gambaran pentingnya membangun ekosistem keuangan yang mampu menjangkau berbagai potensi ekonomi daerah. Tidak cukup hanya menyediakan produk pembiayaan, tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi, pendampingan, dan informasi mengenai layanan keuangan formal.

Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Deli Serdang, Sahlan, mengatakan BIK menjadi momentum untuk memperluas edukasi keuangan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM.

Upaya tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), yang mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah lembaga jasa keuangan memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. BRI memperkenalkan layanan Agen BRILink, sedangkan BSI dan Bank Mandiri menyampaikan informasi mengenai KUR. Bank Sumut turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan bagi pelaku usaha.

OJK Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Manager Madya Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Latifa Putri Radiansyah, juga memberikan edukasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan cara menghindari aktivitas keuangan ilegal.

Edukasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan produk pembiayaan, tetapi juga memahami legalitas penyedia layanan, persyaratan kredit, serta konsekuensi keuangan yang harus dipenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan rencana pemerintah daerah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR. Dengan skema tersebut, bunga pinjaman direncanakan ditanggung pemerintah daerah sehingga beban pembiayaan pelaku usaha dapat lebih ringan.

Pemerintah daerah akan memprioritaskan pelaku usaha yang dinilai memiliki prospek dan mampu mengembangkan usahanya.

“Pemkab Deli Serdang akan terus mengupayakan pada tahun depan agar bunga KUR untuk UMKM dapat digratiskan. Bunganya pemerintah yang bayar. Kita pilih pengusaha yang baik dan punya peluang. Meski kami tidak punya BPR, kami berupaya agar program ini bisa berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.

Rencana tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan produktif. Terlebih, Deli Serdang memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, industri rumahan, pertanian hingga perikanan.

Selain pembiayaan, Pemkab Deli Serdang juga memperkenalkan aplikasi Online Tax Monitoring (OTM), sistem yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan pajak secara daring. Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan penerimaan pajak daerah.

Bupati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 87,89 persen hingga Oktober 2026. Pemerintah daerah juga menjalankan program Qresto sebagai sistem pembayaran pajak restoran secara digital.

Melalui program tersebut, konsumen yang membayar pajak restoran dapat memperoleh insentif sebesar 1 persen. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Asri Ludin menyebut inovasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Ia juga mengapresiasi pendampingan OJK dan Bank Indonesia dalam pengembangan program percepatan akses keuangan daerah.

Baca Juga: Perkuat Inklusi Keuangan Pasar Rakyat, Pemprov DKI dan OJK Gelar Jakarta Financial Festival 2026

Dukungan tersebut turut mengantarkan Deli Serdang meraih TPAKD Award 2026 sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera.

“Terima kasih atas pendampingan dan bimbingan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sehingga Kabupaten Deli Serdang menjadi peringkat pertama terbaik dalam TPAKD Award. Ini benar-benar atas pendampingan OJK dan BI, meski ada suara sumbang yang bertanya bayar berapa, padahal uang OJK dan BI lebih banyak,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan program yang telah dirancang dapat menjangkau pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kolaborasi Memperkuat Potensi Ekonomi Lokal

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, mengapresiasi capaian Kabupaten Deli Serdang bersama tiga TPAKD lainnya di Sumatera Utara yang masuk dalam nominasi TPAKD Award 2026.

Menurutnya, penghargaan tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, serta industri jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan inovasi TPAKD di Sumatera Utara dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan sinergi yang kuat antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal secara lebih luas,” kata Triyoga.

Selain Kabupaten Deli Serdang, TPAKD Provinsi Sumatera Utara juga masuk nominasi TPAKD Award 2026 Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera. Sementara TPAKD Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Langkat masuk nominasi TPAKD Award 2026 Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.

OJK terus mendorong penguatan peran TPAKD dalam mempercepat akses keuangan, terutama bagi UMKM, masyarakat perdesaan, dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan keuangan secara optimal.

Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan produk jasa keuangan formal, tetapi juga pada perluasan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah.

Bagi Deli Serdang, peluang itu terbuka melalui pengembangan usaha mikro, pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan berbagai sektor ekonomi lokal lainnya. Akses pembiayaan yang tepat dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, hingga memperluas jangkauan pemasaran.

Kisah Lasmauli yang mengembangkan kacang tojin dari usaha rumahan dan Lutfiana yang berupaya membangun kembali usaha pengolahan hasil laut menjadi gambaran bahwa potensi ekonomi daerah tumbuh dari masyarakat.

Baca Juga: Influenza Merebak, OJK Waspadai Lonjakan Klaim Asuransi Kesehatan

Mereka membutuhkan lebih dari sekadar modal. Ada kebutuhan akan pendampingan, literasi keuangan, kepastian akses pembiayaan, serta ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan bisnis.

Di sinilah peran OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan menjadi penting, yakni memastikan akses keuangan tidak berhenti pada sosialisasi dan penyaluran kredit, tetapi berkembang menjadi dukungan nyata bagi produktivitas masyarakat.

Sebab, ketika pembiayaan dapat menjangkau usaha kecil, petani, dan nelayan sesuai kebutuhan mereka, potensi ekonomi daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.