OJK Luruskan soal SLIK, Catatan Kredit Bukan Harga Mati Pengajuan KPR
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan satu-satunya faktor yang menentukan persetujuan kredit. Lembaga jasa keuangan tetap memiliki mekanisme penilaian risiko masing-masing sebelum memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon debitur.
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik (OJK) Feriyanti Nalora menegaskan bahwa SLIK berfungsi sebagai informasi pendukung bagi lembaga keuangan dalam memahami profil dan riwayat pembiayaan calon debitur.
“Informasi SLIK merupakan salah satu instrumen pendukung analisis, bukan semata-mata penentu persetujuan atau penolakan pembiayaan,” ujar Feriyanti dalam seminar Menjembatani Inklusi: Transformasi SLIK untuk Membuka Akses Pembiayaan dan Memperkuat Ekosistem Risiko di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, keputusan akhir tetap bergantung pada prinsip kehati-hatian dan toleransi risiko atau risk appetite masingmasing lembaga keuangan.
Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa penilaian calon debitur tidak cukup hanya melihat catatan kredit.
Direktur Utama PT Melayani Sepenuh Hati (Siap KPR), Marine Novita, menyebut pekerja sektor informal sering menghadapi kesulitan saat mengajukan KPR karena penghasilannya tidak terdokumentasi secara formal.
“Penjual bakso atau penjual rujak bisa saja bilang omzetnya Rp10 juta dan keuntungan bersihnya Rp7 juta. Nah, tapi buktinya di mana?” kata Marine.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong calon debitur membangun rekam keuangan melalui rekening koran, penggunaan QRIS, laporan keuangan, dan surat izin usaha. Dengan begitu, penghasilan yang sebelumnya tidak tercatat dapat memiliki bukti transaksi yang lebih terstruktur.
Baca Juga: OJK Benahi SLIK, Data Kredit Lunas Wajib Diperbarui dalam 3 Hari
Baca Juga: REI Keluhkan Ketatnya SLIK OJK, 80% Pengajuan SP3K Dikembalikan
Sementara itu, Director of Digital Economy CELIOS, Nailul Huda, menilai pemanfaatan data alternatif dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas penilaian terhadap masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal.
“Unbanked itu kan historis keuangannya sangat-sangat terbatas. Tapi mereka ada data yang bisa digunakan, misalnya data penggunaan telekomunikasi atau data terkait dengan listrik,” ujar Nailul.
Dengan demikian, penguatan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko. SLIK tetap menjadi referensi penting, tetapi penilaian yang lebih menyeluruh dapat membantu lembaga keuangan melihat kapasitas calon debitur secara lebih utuh.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: