BAPPISUS Minta PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Tekan Pemadaman hingga Nol

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) mendorong PT PLN (Persero) meningkatkan keandalan pasokan listrik nasional hingga menekan gangguan pemadaman seminimal mungkin, bahkan mencapai nol pemadaman. Selain itu, PLN membahas rencana peningkatan kapasitas listrik nasional dari 71 gigawatt (GW) menjadi 81 GW dalam 10 tahun ke depan.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala BAPPISUS Aris Marsudiyanto dalam pertemuan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PLN serta jajaran PLN Group di Auditorium Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BAPPISUS dan PLN membahas evaluasi kinerja operasional, pengawasan proyek, hingga penguatan keandalan pasokan listrik dari hulu ke hilir. Pembahasan juga mencakup distribusi bahan baku pembangkit, mekanisme sistem, sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aris menegaskan, PLN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan. Karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik, keterjangkauan tarif listrik, dan keberlanjutan usaha.

Ia juga mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas ketenagalistrikan harus disusun secara matang. Menurutnya, setiap target perlu mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan pelaksanaan di lapangan.

"Perencanaan harus disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan. Setiap target perlu memperhitungkan kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan," kata Aris.

Selain persoalan perencanaan, Aris meminta jajaran PLN terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan, baik dari sisi operasional maupun hambatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Ia mengatakan BAPPISUS mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membantu mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Kita kedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apabila terdapat persoalan, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Jangan sampai hambatan yang sebenarnya dapat dikoordinasikan justru berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan program," lanjut Aris.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan perusahaan tengah menjalankan transformasi bisnis dengan menempatkan keandalan sistem ketenagalistrikan sebagai prioritas utama. PLN juga berupaya menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat di tengah proses transisi energi.

Menurut Suroso, pengembangan energi bersih perlu berjalan seimbang dengan kemampuan pasokan dan biaya produksi listrik. Dengan demikian, transisi energi tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang terjangkau.

"Bagi PLN, keandalan sistem adalah hal yang utama. Kami akan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan bauran energi, sehingga upaya kami dalam mencapai kedaulatan energi tetap sejalan dengan keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat," jelas Suroso.

Suroso juga menyampaikan bahwa PLN membutuhkan arahan dan bimbingan BAPPISUS agar perusahaan dapat terus melakukan perbaikan serta menjalankan arahan Presiden secara optimal.

Baca Juga: PLN Sebut Kebutuhan Batu Bara 2027 Meningkat, Capai 174 Juta Ton

Baca Juga: PLN EPI Dorong Generasi Muda Garap Bisnis Bioenergi 60,6 Juta Ton

Ia menegaskan seluruh jajaran PLN Group, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, subholding, hingga anak perusahaan, perlu memiliki semangat yang sama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Melalui koordinasi tersebut, BAPPISUS dan PLN diharapkan dapat memperkuat pengawasan, pengendalian, serta pemantauan pelaksanaan program strategis pemerintah di sektor ketenagalistrikan.

Kolaborasi itu juga diharapkan membantu mengidentifikasi berbagai tantangan peningkatan keandalan listrik dan hambatan pelaksanaan program prioritas pemerintah yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.