Industri Petrokimia Minta Bebas Bea Masuk LPG 0% Diperpanjang hingga 2027

Industri petrokimia nasional meminta pemerintah memperpanjang kebijakan bea masuk LPG sebesar 0% yang saat ini hanya berlaku sementara hingga Januari 2027. Kepastian insentif tersebut dinilai penting agar produsen memiliki keleluasaan memilih bahan baku di tengah perubahan harga komoditas global.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah tengah menyusun kajian untuk mengusulkan keberlanjutan kebijakan tersebut. Langkah ini dilakukan setelah evaluasi awal menunjukkan adanya peningkatan produktivitas industri selama empat bulan penerapan insentif.

"Dari hasil perhitungan Kemenperin, selama empat bulan kebijakan ini berjalan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik di industri petrokimia," ujar Sri Bimo di Bogor, Jumat (6/11/2026).

Menurut Sri Bimo, kebutuhan bahan baku industri petrokimia Indonesia masih bergantung pada impor, terutama nafta dan LPG. Kondisi tersebut membuat produsen rentan terhadap perubahan harga komoditas, nilai tukar, biaya logistik, hingga gangguan rantai pasok akibat situasi geopolitik.

Dalam industri petrokimia, LPG dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan sebagian kebutuhan nafta. Karena itu, pembebasan bea masuk LPG memberikan ruang bagi produsen untuk menyesuaikan komposisi bahan baku berdasarkan harga dan ketersediaan di pasar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, fleksibilitas penggunaan bahan baku menjadi semakin penting karena harga LPG dan nafta tidak selalu bergerak searah.

Menurut dia, teknologi produksi saat ini memungkinkan sejumlah pabrik menggunakan kombinasi nafta, LPG, dan kondensat. Produsen dapat mengatur komposisi bahan baku untuk memperoleh biaya produksi yang lebih efisien.

"Dulu kita 100% menggunakan nafta. Siklus harga LPG ini fluktuatif; saat musim dingin harganya lebih mahal dari nafta, tapi saat musim panas harganya bisa jauh di bawah nafta. Jadi, pabrik bisa mengatur secara fleksibel persentase campuran mana yang menghasilkan margin maksimum," ujar Fajar.

Dengan fleksibilitas tersebut, produsen tidak harus terus mengandalkan satu jenis bahan baku ketika harga di pasar internasional berubah. Namun, keputusan penggunaan LPG maupun nafta tetap bergantung pada pergerakan harga dan kemampuan fasilitas produksi masing-masing.

Baca Juga: Pertamina Serap 9.000 Ton Sagu untuk Pengeboran Migas, Kemenperin Siapkan Aturan Wajib

Baca Juga: Industri Petrokimia RI Terjepit! Pasokan Dunia Melimpah, Persaingan Makin Brutal

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan bagi industri petrokimia nasional. Perubahan harga energi global dan gangguan jalur perdagangan internasional dapat langsung memengaruhi biaya pengadaan bahan baku.

Sri Bimo mengatakan, pemerintah mendorong diversifikasi sumber bahan baku sekaligus memperkuat kepastian pasokan energi untuk mengurangi kerentanan tersebut.

Karena itu, kelanjutan kebijakan bea masuk LPG 0% menjadi salah satu hal yang sedang dikaji Kemenperin. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap produktivitas industri sekaligus kebutuhan menjaga daya saing produsen dalam negeri.

Selain insentif LPG, industri petrokimia juga membutuhkan kepastian pasokan gas bumi. Kemenperin mendorong perpanjangan dan perluasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), termasuk evaluasi kuota serta biaya tambahan yang dibebankan kepada industri.

Kepastian bahan baku dan energi tersebut diharapkan dapat membantu produsen menghadapi tekanan biaya sekaligus menjaga keberlanjutan investasi industri petrokimia nasional.