- Home
- /
- New Economy
- /
- Energi
Hadapi Kewajiban Halal 2028, SCG Amankan Sertifikasi untuk 453 Produk Kimia
Kredit Foto: SCG
SCG Chemicals (SCGC) mengantongi Sertifikat Halal Indonesia dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk 453 jenis produk kimia yang dipasarkan di Indonesia. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kesiapan menghadapi perluasan kewajiban sertifikasi halal, seiring pemerintah menyesuaikan masa penahapan kewajiban tersebut hingga 17 Oktober 2028.
Sertifikat halal tersebut diperoleh melalui perusahaan anggota SCGC, Thai Polyethylene Co., Ltd., pada 4 Oktober 2026. Sertifikasi mencakup berbagai produk, antara lain polietilena berdensitas tinggi (HDPE), polietilena berdensitas rendah (LDPE), polipropilena (PP), hingga produk senyawa plastik (plastic compound).
Produk-produk tersebut diproduksi di Thailand dan dipasarkan di Indonesia melalui PT Nusantara Polymer Solutions, perusahaan patungan antara SCGC dan PT Chandra Asri Pacific Tbk.
Country Director SCG Indonesia Peramas Wajananawat mengatakan sertifikasi halal merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pasar Indonesia.
“Sertifikasi halal yang diperoleh pada produk kimia dan layanan logistik merupakan wujud komitmen kami untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan serta sejalan dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Peramas dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/11/2026).
Adapun pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk, termasuk produk kimiawi, kosmetik, dan barang gunaan tertentu, hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian ini memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan standar halal.
Selain produk kimia, SCG juga telah mengantongi sertifikat halal untuk layanan logistik melalui anak usahanya, PT SCG Barito Logistics (SBL). Perusahaan tersebut memperoleh Sertifikat Halal Indonesia dari BPJPH untuk kategori jasa pendistribusian pada 9 Oktober 2024.
Sertifikasi layanan logistik tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri barang konsumsi cepat saji (fast-moving consumer goods/FMCG), khususnya terkait ketertelusuran halal di sepanjang rantai pasok. Penerapan standar operasional halal juga dilakukan untuk menjaga integritas produk selama proses distribusi dan mencegah risiko kontaminasi silang.
SCG menilai sertifikasi halal pada produk kimia dan layanan logistik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memperluas peluang bisnis. Sertifikasi layanan logistik, misalnya, membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengikuti pengadaan jasa distribusi industri FMCG yang mensyaratkan jaminan halal.
Baca Juga: OJK Dorong Multifinance Garap Peluang Bisnis Ekonomi Halal
Baca Juga: Kepala BPJPH Tegaskan Halal dan Nonhalal Pilihan, Singgung Pembakaran Warung Mi Babi
Di sisi lain, Deputy Secretary General Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H. Faisal Saimima menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga mencakup aspek kualitas dan kepercayaan konsumen.
“Halal bukan sekedar soal pemenuhan persyaratan agama, tetapi juga merupakan bagian dari budaya universal tentang kebersihan, keamanan, kualitas, kejujuran, dan tanggung jawab,” ungkap Faisal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: