Istana: Gibran Sudah Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terungkap setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan, salah satu pembahasan yang muncul adalah niat Gibran untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya. 

"Memang benar pada pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

"Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA," lanjut dia.

Baca Juga: Gibran Buka Pintu Istana untuk Pendemo, Massa Justru Tolak Masuk

Namun, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Ia menegaskan, tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden dalam pertemuan tersebut.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ungkap dia.

Alih-alih menolak, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Prasetyo tidak merinci isi saran yang disampaikan Presiden, tetapi mengungkapkan adanya pembahasan mengenai langkah yang ingin ditempuh Gibran.

Salah satunya, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Bapak Wakil Presiden di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan tata usaha negara," ucap Prasetyo.