Menperin Hormati Fatwa MUI yang Haramkan Vape, Sebut Pergeseran Pasar Hal Biasa

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memengaruhi pilihan konsumen. Namun, ia menyebut pergeseran pasar merupakan dinamika yang biasa terjadi di industri.

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Sarmuji menyatakan menghormati keputusan MUI dan tidak ingin masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangan kementeriannya.

Menurut Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing. Perubahan pilihan konsumen dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk adanya fatwa dari lembaga keagamaan maupun kebijakan institusi tertentu.

Ia mencontohkan kebijakan Polri yang melarang anggotanya menggunakan vape. Menurutnya, pembatasan penggunaan suatu produk di lingkungan tertentu dapat mendorong pergeseran konsumen ke produk lain.

Meski demikian, Kementerian Perindustrian belum melakukan pertemuan dengan pelaku industri rokok elektrik. Karena itu, kementerian belum memiliki gambaran terperinci mengenai persoalan yang dihadapi pabrik-pabrik vape maupun potensi dampak fatwa tersebut terhadap industri.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan tersebut tidak hanya mencakup penggunaan, tetapi juga penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan dampak vape terhadap kesehatan dan lingkungan. MUI juga mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. Nikotin juga menjadi perhatian karena memiliki sifat adiktif dan dapat berdampak terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.

Selain penggunaan dan penyalahgunaan, MUI turut menetapkan produksi serta perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram. Dengan demikian, ketetapan tersebut mencakup seluruh mata rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualan.