Kemenperin Benahi Fondasi IKM, Legalitas Usaha Jadi Kunci Naik Kelas

Industri kecil dan menengah (IKM) fesyen dan kriya di Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memperkuat fondasi usaha. Di tengah upaya memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk, pemenuhan legalitas serta administrasi industri menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi pelaku usaha.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar IKM dapat mengembangkan bisnis dan memanfaatkan berbagai fasilitas pembinaan pemerintah. Persoalan ini menjadi perhatian melalui layanan Klinik SiniBisa yang dihadirkan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dalam ajang Bali Fashion Network 2027 di Denpasar, Oktober lalu.

Melalui layanan tersebut, Kemenperin memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku IKM, terutama terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta pendaftaran akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita menyatakan, penguatan IKM tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar. Pelaku usaha juga perlu memastikan aspek legalitas dan administrasi telah terpenuhi.

"Penguatan IKM perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar hingga pemenuhan legalitas serta administrasi usaha. Kehadiran layanan seperti Klinik SiniBisa di tengah kegiatan industri merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan fasilitasi pemerintah kepada pelaku IKM," kata Reni dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, layanan informasi mengenai legalitas NIB dan SIINas menjangkau 80 IKM. Dari jumlah itu, sebanyak 21 IKM mendapatkan pendampingan langsung sesuai kebutuhan masing-masing usaha.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan konsultasi administrasi di kalangan pelaku industri fesyen dan kriya. Namun, Kemenperin belum merinci berapa banyak IKM yang belum memiliki legalitas usaha maupun kendala spesifik yang paling sering mereka hadapi.

Kepala BPIFK Kemenperin, Dickie Sulistya Aprilyanto mengatakan pemenuhan legalitas merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi pelaku IKM untuk mempersiapkan pengembangan usaha.

NIB berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas perizinan berusaha. Sementara itu, akun SIINas diperlukan untuk mendukung pendataan dan pelaporan informasi industri.

Menurut Dickie, pemahaman terhadap prosedur administrasi tersebut dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan untuk mengakses berbagai program pemberdayaan yang tersedia.

"Pengembangan IKM perlu didukung dengan fondasi usaha yang kuat. Melalui Klinik SiniBisa, kami membantu pelaku usaha memahami prosedur legalitas dan administrasi industri agar mereka dapat mempersiapkan usahanya dengan lebih baik serta memenuhi persyaratan untuk mengakses layanan pemberdayaan yang tersedia," ujarnya.

Persoalan administrasi menjadi relevan ketika IKM mulai berupaya memperluas skala bisnis. Ketika ingin mengikuti program pembinaan, menjalin kerja sama dengan mitra industri, atau mengembangkan jaringan pemasaran, pelaku usaha perlu memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pembenahan legalitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Aspek tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan pelaku IKM untuk membangun bisnis yang lebih profesional dan terhubung dengan ekosistem industri yang lebih luas.

Di sisi lain, pengembangan IKM fesyen dan kriya juga membutuhkan dukungan kolaborasi antarpelaku industri. Bali Fashion Network 2027, misalnya, mempertemukan desainer, pemilik merek, produsen, pemasok material, hingga pelaku sektor pendukung fesyen.

Ajang tersebut dihadiri lebih dari 1.000 orang dan menghadirkan lebih dari 70 booth. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku industri untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama.

Baca Juga: Wamenperin Ungkap Fakta Besar IKM, Serap 12,3 Juta Tenaga Kerja!

Baca Juga: Kemenperin Buka-bukaan, Industri RI Masih Terbelit Masalah Gas hingga Bahan Baku

Pendiri sekaligus CEO CV Paramatex, Chris Rianto menambahkan, kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan menjadi tiga aspek penting dalam membangun ekosistem industri fesyen.

Menurutnya, penggunaan material ramah lingkungan, transparansi, dan sertifikasi akan semakin penting seiring perubahan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pelaku industri perlu memperkuat kapasitas usaha agar mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Tantangan IKM fesyen dan kriya pada akhirnya tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan produk yang menarik. Kesiapan administrasi, kapasitas produksi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan mitra bisnis juga menjadi faktor yang menentukan peluang mereka berkembang di tengah persaingan industri.