Silmy Karim Bingung dengan Dakwaan KPK: Awalnya OTT, Lalu Pemerasan, Nanti Apalagi?

Perkara dugaan pemerasan yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim kembali menjadi sorotan.

Penasihat hukumnya, Soleman B. Ponto, menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakui bahwa tidak pernah ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.

Soleman menilai pengakuan tersebut menjadi poin penting dalam perkara yang sedang berjalan. Menurutnya, ketiadaan OTT dapat memengaruhi pembuktian perkara pemerasan yang kini didakwakan kepada Silmy.

Baca Juga: Bobby Nasution Buka Suara soal Jokowi Dikaitkan Kasus Penyadapan Prabowo

"Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," kata Soleman kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam tanggapannya, JPU menyatakan tidak adanya OTT tidak mengurangi penuntutan terhadap Silmy. Namun, Soleman menilai hal tersebut berbeda dengan pemberitaan ketika KPK menangkap sejumlah pelaku lain, yang saat itu membentuk kesan seolah-olah Silmy juga terjaring operasi tersebut.

"Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan," ujar Soleman.

Menurutnya, sejak awal kasus tersebut telanjur dibingkai sebagai perkara tangkap tangan. Ia pun mempertanyakan perubahan arah perkara yang kini berfokus pada dugaan pemerasan.

"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat," lanjut dia.

Baca Juga: DPR: Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Menunggu Persetujuan Prabowo

Silmy sendiri menyatakan bahwa dirinya datang secara mandiri ke Gedung KPK pada 3 Juni 2026 malam untuk menunjukkan sikap kooperatif. Ia menegaskan, saat kedatangannya itu tidak ditemukan uang maupun benda apa pun yang berkaitan dengan perkara pada dirinya.

"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Silmy.

Silmy juga mengaku masih dibayangi kesan seolah-olah dirinya tertangkap tangan. Menurutnya, persepsi tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi munculnya dakwaan pemerasan dan gratifikasi terhadap dirinya.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar. Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.