Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mengenang Sejarah Hari Oeang, Simbol Kedaulatan Indonesia Pascakemerdekaan

        Mengenang Sejarah Hari Oeang, Simbol Kedaulatan Indonesia Pascakemerdekaan Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) setiap 30 Oktober 2026 bukan sekadar momentum untuk mengenang lahirnya mata uang nasional. Lebih dari itu, sejarah Hari Oeang mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi, mulai dari memiliki alat pembayaran sendiri hingga memperkuat pengelolaan keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

        Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan penetapan 30 Oktober sebagai Hari Oeang Republik Indonesia berawal dari perjuangan Indonesia untuk memiliki mata uang sendiri setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

        Dia menuturkan, meskipun Indonesia telah memiliki presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, termasuk Menteri Keuangan, pada masa awal kemerdekaan, alat pembayaran yang digunakan masyarakat masih berasal dari mata uang peninggalan Belanda dan Jepang. Kondisi tersebut membuat Indonesia belum memiliki alat pembayaran sah yang dapat merepresentasikan kedaulatan sekaligus identitas bangsa.

        "[Saat itu] uang yang dipakai sebagai alat pembayaran yang sah itu masih memakai uang dari Belanda dan dari Jepang, sehingga kita belum punya alat pembayaran sah yang menunjukkan kedaulatan dan identitas bangsa kita," ujar Nufransa dalam Podcast Satu Anggaran, Sejuta Manfaat Bagi Masyarakat, seperti dilansir dari YouTube Tribunnews, Rabu (11/11/2026).

        Untuk mengakhiri kondisi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Wakil Presiden Mohammad Hatta saat itu mengumumkan pemberlakuan ORI pada 30 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran resmi Republik Indonesia.

        Momentum bersejarah tersebut kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Oeang Republik Indonesia. Pada 2026, peringatan tersebut memasuki usia ke-80 tahun. "Tahun 2026 ini sudah peringatan yang ke-80, merayakan atau mengakselerasi kedaulatan kita dari sisi pemakaian uang sebagai alat pembayaran yang sah," jelasnya.

        Dari Kedaulatan Mata Uang ke Kekuatan APBN

        Delapan dekade setelah penerbitan ORI, Nufransa menilai semangat kedaulatan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya mata uang nasional masih relevan dengan tantangan Indonesia saat ini.

        Jika dahulu perjuangan kedaulatan diwujudkan melalui penerbitan mata uang sendiri, kini penguatan kedaulatan bangsa juga perlu ditopang oleh pengelolaan keuangan negara yang kuat.

        Hal tersebut tercermin dalam tema Hari Oeang RI ke-80, yakni Indonesia Berdaulat, APBN Kuat.

        Menurut Nufransa, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kekuatan APBN menjadi salah satu fondasi penting agar Indonesia mampu menjalankan pembangunan dan mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat.

        "Saya rasa sangat relevan. Karena kita mengambil tema Indonesia Berdaulat, APBN Kuat. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana APBN ini sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan sehingga kita berdaulat sebagai suatu bangsa," katanya.

        Dia menambahkan, untuk memastikan APBN mampu menjalankan fungsi tersebut, diperlukan proses pengelolaan yang kuat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

        Seluruh tahapan tersebut perlu berjalan secara optimal agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

        Baca Juga: Kenalkan APBN Sejak Dini, Suahasil Jelaskan Peran Uang Negara untuk Masyarakat

        Baca Juga: Petani dan Nelayan Rentan Kecelakaan, APBN Diminta Jadi Penyelamat

        Nufransa juga mengibaratkan pengelolaan APBN seperti mengelola keuangan rumah tangga. Stabilitas keuangan menjadi faktor penting agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan, menabung, serta melakukan belanja yang bermanfaat dan produktif.

        "Kalau keuangan rumah tangga agak bergejolak, kita juga susah mau melakukan apa-apa, mau menabung, mau belanja yang bermanfaat dan produktif. Itu tergantung dari sisi keuangan rumah tangga. Jadi, sama seperti mengelola negara, dalam skala kecil mungkin sama seperti mengelola rumah tangga," ungkapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Dwi Aditya Putra
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: