Jumhur Pamerkan 5 Jurus Iklim Indonesia di COP31, Ada Pasar Karbon hingga Energi Bersih

Pemerintah Indonesia membawa lima agenda prioritas transisi hijau ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah berupaya memperluas kerja sama internasional, membuka peluang pendanaan iklim, serta mendorong investasi pada sektor energi bersih, perlindungan alam, hingga ekonomi sirkular.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan Paviliun Indonesia tidak hanya menjadi tempat untuk memamerkan kebijakan dan pencapaian nasional, tetapi juga ruang kolaborasi bagi pemerintah, pelaku usaha, institusi keuangan, akademisi, dan masyarakat adat.

"Kita harus bergerak melampaui sekadar komitmen dan mengubah ambisi menjadi aksi nyata. Hal ini sejalan dengan arahan Presidensi COP31, yaitu membangun kepercayaan melalui dialog, memperkuat komitmen lewat konsensus, dan menghadirkan aksi yang terukur," kata Jumhur dalam pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Senin (9/11/2026).

Pembukaan paviliun tersebut dihadiri Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta sejumlah wakil menteri dan pejabat pemerintah.

Dalam forum tersebut, Indonesia turut membawa agenda pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan komitmen mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) Indonesia sebelumnya menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional. Sementara itu, dokumen Second NDC yang disampaikan Indonesia pada Oktober 2025 menggunakan pendekatan target tingkat emisi.

Jumhur menegaskan komitmen mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat tetap menjadi bagian dari arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Lima Prioritas Transisi Hijau Indonesia

Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah menetapkan lima area prioritas untuk memperkuat agenda pembangunan rendah karbon.

Pertama, transisi energi bersih dan industrialisasi hijau. Agenda ini diarahkan untuk mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih rendah emisi sekaligus mendukung pengembangan industri berkelanjutan.

Kedua, solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Fokusnya mencakup perlindungan hutan, lahan gambut, mangrove, serta keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.

Ketiga, pembangunan kota tangguh iklim dan konsep nol sampah atau zero waste. Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan lingkungan di kawasan perkotaan.

Keempat, pendanaan iklim dan pasar karbon. Pemerintah ingin memperkuat peluang investasi serta kerja sama internasional melalui mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris yang mengatur pendekatan kerja sama dalam pengurangan emisi.

Kelima, keadilan iklim dan inklusivitas komunitas. Agenda ini menekankan keterlibatan perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal dalam perumusan maupun pelaksanaan solusi perubahan iklim.

Kelima agenda tersebut menjadi kerangka bagi pemerintah untuk mempertemukan kepentingan lingkungan dengan peluang investasi dan pembangunan ekonomi. Namun, pemerintah belum memaparkan nilai investasi maupun target pendanaan yang secara khusus akan dihimpun melalui Paviliun Indonesia dalam bahan yang disampaikan.

Jumhur mengatakan keberadaan Paviliun Indonesia di COP31 diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim sekaligus memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan internasional.

Menurut dia, komitmen iklim perlu diterjemahkan menjadi program yang memiliki ukuran keberhasilan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di akhir acara pembukaan, Jumhur mengundang Hashim Djojohadikusumo untuk meresmikan Paviliun Indonesia secara simbolis.

Pemerintah berharap kehadiran paviliun tersebut dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memperluas peluang kerja sama untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.