Terungkap! Ini Alasan 120 Anggota DPR Ingin Gibran Dimakzulkan

Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya syarat untuk menduduki jabatan wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa setelah menerima usulan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.

Saan menjelaskan, substansi usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai presiden atau wakil presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Ia menegaskan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI,” ucapnya.

Dalam rapat di DPR pada Rabu (11/11/2026), Saan juga membeberkan jumlah anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan. Total terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan HMP terhadap Gibran.

Rinciannya, PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Salah satu pengusul, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan/atau tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagai wakil presiden.

“Pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada impeachment atau pemakzulan terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Khozin.

Baca Juga: Pemakzulan Gibran Disebut Tinggal Menunggu Waktu, Pengamat Soroti Sikap Gerindra

Meski telah menerima usulan dari delapan fraksi, DPR belum mengambil keputusan akhir mengenai pemakzulan Gibran. Saan mengatakan pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ucap Saan.