DPR Terima Usulan HMP soal Ijazah Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saan menjelaskan, usulan HMP terlebih dahulu akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Setelah melalui tahapan tersebut, pimpinan DPR akan menentukan kelanjutan usulan untuk dibawa ke rapat paripurna.

Saan menyebut rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Rabu (12/11/2026). Ia memastikan usulan hak menyatakan pendapat tersebut akan diteruskan dalam forum tersebut.

Sebelumnya, pimpinan DPR menerima secara resmi usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rapat penerimaan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah perwakilan dari masing-masing fraksi turut hadir.

Saat membuka rapat, Saan menjelaskan bahwa pengajuan hak menyatakan pendapat memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam rapat tersebut, perwakilan masing-masing fraksi secara bergiliran menyampaikan nama anggota yang menandatangani usulan HMP sekaligus memaparkan alasan pengajuannya.

Setelah itu, perwakilan fraksi menyerahkan surat usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR.

"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.

Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Adapun pengajuan hak menyatakan pendapat ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta persoalan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 yang turut menjadi sorotan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme internal DPR sebelum diputuskan dalam forum paripurna.