Fatwa Haram Vape dari MUI, Sahroni Minta Penjual hingga Pengguna Bisa Kena Sanksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan adanya sanksi hukum bagi pihak yang tetap memasarkan maupun menggunakan vape apabila pemerintah menerbitkan aturan pelarangan rokok elektrik. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dibuat agar fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tindak lanjut dalam bentuk regulasi formal.

Sahroni menilai, aturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memudahkan aparat dalam melakukan penertiban. Tanpa payung hukum, upaya membatasi peredaran vape dinilai akan sulit dilakukan secara maksimal.

"Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita stop total penyebarannya," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia pun meminta institusi terkait segera menyusun aturan yang mengatur larangan peredaran vape. Sahroni menegaskan, fatwa dari sisi agama perlu dilengkapi dengan ketentuan hukum negara agar pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat.

"Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya," jelasnya.

Baca Juga: Menperin Hormati Fatwa MUI yang Haramkan Vape, Sebut Pergeseran Pasar Hal Biasa

Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Ia menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut dan menilai produk vape rawan disalahgunakan untuk narkoba.

"Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan," ujarnya.

Sahroni berharap aturan pelarangan vape segera diterbitkan agar peredarannya dapat dibatasi. Namun, usulan mengenai sanksi bagi penjual maupun pengguna tersebut masih merupakan dorongan politik dan belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku.