Nusron Ungkap Alasan Layanan Sertifikat Tanah Dihentikan di Sejumlah Daerah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan penghentian sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah dilakukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Kebijakan tersebut menyasar daerah yang belum memenuhi target minimal 87 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Nusron mengatakan, kebijakan moratorium itu mulai diberlakukan pada 22 September 2025. Penghentian layanan dilakukan di lokasi yang capaian LP2B-nya belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menegakkan aturan perlindungan lahan pertanian. Salah satu landasan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut Nusron, UU tersebut tidak mencantumkan angka persentase spesifik untuk target LP2B di setiap daerah. Aturan itu merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Nusron turut merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang disebut mematok target nasional minimal 87 persen. Namun, ketentuan tersebut tidak merinci target setiap daerah secara kaku selama target nasional secara keseluruhan dapat diamankan.

Dalam rapat tersebut, Nusron kemudian meminta pemerintah menyepakati kelanjutan pelayanan pertanahan di wilayah yang belum memenuhi target. Dia menyebut terdapat tiga provinsi dan 12 kabupaten yang belum mencapai angka 87 persen.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Panggil Lagi Nusron Wahid di Kasus Suap ATR/BPN

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Kebijakan moratorium tersebut sebelumnya juga menuai protes dari sejumlah asosiasi pengembang properti. Nusron menyebut perwakilan Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) beberapa kali mendatangi kantornya untuk menyampaikan keberatan.

Nusron mengatakan, penghentian layanan tersebut telah berlangsung lebih dari setahun sejak pertama kali diberlakukan. Dia mengakui kebijakan itu berdampak pada pelayanan pertanahan di wilayah yang menjadi sasaran moratorium.