Nusron Batasi Alih Fungsi Lahan Sawah untuk Perumahan, Rumah Elite Tak Boleh

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan agar alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan perumahan dibatasi hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, perumahan komersial elite tidak diperbolehkan menggunakan sisa lahan sawah yang masih tersedia untuk dialihfungsikan.

Usulan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri ATR/BPN untuk mengendalikan alih fungsi Lahan Baku Sawah (LBS) yang tidak masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Nusron mengatakan, aturan itu diperlukan agar sisa lahan yang masih tersedia tidak dimanfaatkan secara sembarangan.

"Kalau rumah, mungkin hanya khusus MBR. Perumahan komersial elit tidak boleh. Mohon izin, Pak Dirjen Tata Ruang, yakan hanya khusus MBR misal, hanya tinggal 4%, 300.000 nasional ini. Ini yang sedang kita usulkan," ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menjelaskan, lahan sawah yang masih tersedia untuk dialihfungsikan secara nasional hanya sekitar 4 persen atau setara 300 ribu hektare. Angka tersebut berasal dari total LBS nasional sekitar 7,34 juta hektare.

Saat ini, sebanyak 87,98 persen atau sekitar 6,46 juta hektare LBS telah ditetapkan sebagai LP2B. Sementara itu, sekitar 8 persen lainnya disebut sudah telanjur mengantongi izin pembangunan untuk kegiatan nonpertanian.

Dengan kondisi tersebut, Nusron menilai penggunaan sisa lahan yang belum masuk LP2B perlu dikendalikan. Pemerintah pun tengah menyusun ketentuan mengenai jenis pembangunan yang masih diperbolehkan menggunakan lahan tersebut.

Selain perumahan khusus MBR, Nusron menyebut alih fungsi lahan dapat diperuntukkan bagi kepentingan umum. Contohnya pembangunan sarana dan prasarana seperti terminal, bandara, jalan, sekolah, hingga pesantren.

Kriteria lainnya adalah lahan yang sudah telanjur memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari pemerintah pusat maupun daerah. Alih fungsi juga dapat dilakukan untuk proyek strategis nasional (PSN) serta kepentingan lain yang mendapat persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron mencontohkan Tangerang sebagai wilayah dengan lahan yang telah telanjur mengantongi izin alih fungsi untuk kegiatan nonpertanian dalam jumlah besar. Dia menyebut luasnya mencapai sekitar 16 ribu hektare, meskipun lahan tersebut belum seluruhnya mengalami perubahan fungsi.

Baca Juga: Nusron Ungkap Alasan Layanan Sertifikat Tanah Dihentikan di Sejumlah Daerah

"Paling banyak mana? Tangerang. Tangerang itu yang sudah keterlanjuran izin terbit ada sekitar 16.000 hektar. Ya kan, belum ada alih fungsi, izinnya sudah terbit. Ya saya nggak tahu hamba Allahnya siapa itu," tutur Nusron.

Dia menegaskan, pembatasan penggunaan sisa lahan tersebut masih menjadi bagian dari usulan aturan yang sedang disusun ATR/BPN. Karena itu, ketentuan mengenai perumahan MBR dan larangan bagi perumahan komersial elite belum dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah resmi berlaku.