14 Bulan Layanan Sertifikat Tanah Dimoratorium, Nusron Wahid Akui Sering Didemo Pengembang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku berkali-kali mendapat protes dari pengembang properti akibat penghentian sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah.

Protes tersebut datang dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

Nusron mengatakan, para pengembang bahkan beberapa kali mendatangi kantornya untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Namun, ia mengaku belum membuka kembali pelayanan pertanahan di wilayah yang belum memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kebijakan moratorium tersebut diterapkan pada wilayah yang belum memenuhi target LP2B sebesar 87%. Penghentian sementara layanan sertifikat tanah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah mengendalikan alih fungsi lahan sawah agar tidak terus berkurang.

Nusron menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang-undang itu tidak dicantumkan angka persentase secara spesifik, melainkan merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 memuat target nasional minimal 87%. Nusron menyebut secara nasional target tersebut sudah terpenuhi, meskipun masih ada tiga provinsi dan 12 kabupaten yang belum mencapai angka tersebut.

Atas kondisi itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati kemungkinan pembukaan kembali layanan pertanahan di wilayah yang belum memenuhi target LP2B, khususnya untuk lokasi yang tidak termasuk kawasan LP2B.

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," kata Nusron.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta layanan sertifikat tanah segera dibuka kembali. Meski demikian, tiga provinsi yang belum memenuhi target tetap diminta melengkapi capaian LP2B tanpa batas waktu yang ditentukan.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," ujar Zulhas.