Kapolri Bongkar Modus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs, Pakai Jalur Atensi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri dilakukan melalui jalur internal atau disebut jalur atensi.

Jalur tersebut diduga digunakan untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Praktik itu berbeda dengan mekanisme penyadapan resmi yang harus dilengkapi permohonan penyidik dan melalui tahapan verifikasi.

Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, di lingkungan Polri terdapat dua mekanisme penyadapan. Pertama, jalur resmi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

“Jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” kata Suyudi.

Baca Juga: Kapolri Perintahkan Kabareskrim hingga Kapolda Berantas Calo Rekrutment Kerja: Jangan Takut!

Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal atau atensi yang diduga tidak melalui prosedur tersebut. Bahkan, mekanisme ini disebut berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Suyudi menyebut perintah penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Perintah tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit dan diteruskan melalui Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon.

“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” jelas Suyudi.

Suyudi juga menjelaskan kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan ilegal melalui jalur atensi sulit dibedakan dari penyadapan yang dilakukan secara resmi.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” ungkapnya.

Padahal, kata Suyudi, aturan penyadapan Polri mengharuskan adanya permintaan tertulis dari penyidik. Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data wajib mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam kasus ini penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik hingga penghapusan data elektronik.

“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut turut menyeret Listyo Sigit bersama sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.

Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.l

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak digital hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi (SU).