Pasar Digital RI Tembus US$99 Miliar, Pemerintah Siapkan Startup Tembus Pasar Global

Nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai US$99 miliar pada 2025 membuka peluang bagi perusahaan rintisan (startup) untuk memperluas bisnis, menarik investasi, hingga menembus pasar internasional. Pemerintah pun berupaya memperkuat ekosistem inovasi agar potensi pasar domestik dapat dimanfaatkan sebagai pijakan ekspansi ke tingkat regional maupun global.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, besarnya nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 menjadi modal penting dalam pengembangan bisnis startup.

Dengan populasi sekitar 287 juta jiwa atau setara 42% dari total penduduk ASEAN, Indonesia dinilai memiliki skala pasar yang cukup besar untuk menjadi basis pengembangan bisnis sekaligus pintu masuk menuju pasar Asia Tenggara.

“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujarnya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Meutya, potensi pasar Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut memberikan peluang bagi startup untuk mengembangkan berbagai solusi digital, menguji model bisnis, hingga menjangkau segmen konsumen yang lebih luas.

“Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru,” jelasnya.

Baca Juga: Dua Kali Kena Penalti Grid, Veda Ega Justru Menggila! Start Ke-20 dan 14 Berakhir di 5 Besar

Meski memiliki potensi pasar yang besar, Meutya menilai pengembangan startup tetap membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat fondasi inovasi melalui perluasan infrastruktur digital, pengembangan talenta, fasilitasi investasi, serta peningkatan kepastian regulasi.

Menurutnya, kejelasan aturan dan kepercayaan publik menjadi faktor penting agar perusahaan rintisan dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menarik minat investor.

“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Meutya menambahkan, kebijakan ekonomi digital juga perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, memberikan kejelasan bagi pelaku usaha, serta menciptakan persaingan bisnis yang sehat.

Di luar pengembangan startup, pemerintah juga mendorong agar pertumbuhan ekonomi digital memberikan dampak lebih luas terhadap produktivitas sektor ekonomi nasional.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 8,35% sepanjang 2025. Pemerintah ingin memperluas pemanfaatan teknologi digital ke sektor manufaktur, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, investor, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan besarnya potensi pasar Indonesia, sekaligus menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

“Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan,” tandasnya.