Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan Aparat saat Demo di Yogyakarta, 154 Orang Ditangkap

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap dugaan tindakan represif aparat dalam pengamanan demonstrasi tersebut.

“Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespons aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026,” kata Anis dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Komnas HAM mulai melakukan pemantauan sejak 11 November 2026. Pemantauan itu dilakukan berdasarkan kewenangan lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari informasi awal yang dihimpun, Komnas HAM menerima laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga memperoleh informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam 10 November hingga dini hari.

Sementara itu, berdasarkan kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi berlangsung di sejumlah titik, antara lain Kantor Gubernur DIY, DPRD DIY, dan kawasan Titik Nol Kilometer. Aksi awalnya berlangsung damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB sebelum berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta.

Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang belum diketahui identitasnya dilaporkan melakukan tindakan anarkis di luar gedung DPRD. Mereka disebut melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas.

Aparat gabungan kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga kawasan Bundaran UGM.

Komnas HAM menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Jaminan tersebut juga tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Meski demikian, Komnas HAM mengingatkan bahwa pembatasan terhadap hak tersebut harus mengacu pada Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.

Dalam pengamanan demonstrasi, Komnas HAM juga menekankan pentingnya penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi kepolisian agar penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM meminta Kapolri mengusut aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan memasuki kawasan kampus UGM. Kepolisian juga diminta memastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip HAM.

Selain itu, Komnas HAM meminta pembebasan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai, pemberian bantuan hukum, serta evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi.

Komnas HAM turut meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan seluruh aparat bertindak profesional dan akuntabel, menghormati HAM, serta menjaga supremasi sipil.