KPK Ungkap Celah Penunjukan Langsung Proyek BNPB yang Diduga Jadi Ladang Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan proyek Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Padahal, mekanisme tersebut diperbolehkan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) karena berkaitan dengan kondisi kedaruratan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penggunaan DSP memang memiliki ketentuan khusus yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penunjukan langsung.

"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan," kata Budi kepada wartawan.

Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Uang Pelicin Proyek BNPB, Empat Saksi Diperiksa

Namun, KPK menduga pengecualian dalam proses pengadaan tersebut justru dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Penyidik tengah mendalami dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan sejumlah penyedia barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Pengusutan itu mencakup proyek-proyek yang menggunakan DSP untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta berbagai jenis bencana lainnya.

KPK juga memeriksa sejumlah pihak swasta yang diduga mengetahui proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap keterlibatan penyedia barang dan jasa serta kemungkinan adanya pemberian uang kepada pihak internal BNPB.

Dalam perkara ini, KPK ingin memastikan apakah mekanisme penunjukan langsung yang semestinya digunakan untuk mempercepat penanganan keadaan darurat justru dimanfaatkan untuk mengatur pemenang pengadaan.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut. KPK juga mendalami hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dengan dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak di lingkungan BNPB.