Gibran Sudah Mundur, PDIP Kini Tagih Tanggung Jawab soal Pencalonannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang muncul selama proses pencalonannya pada Pilpres 2024.

Menurut Hasto, keputusan mundur tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses politik dan kelembagaan yang telah berlangsung.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Bobby Ungkap Respons Keluarga Solo soal Gibran Mundur sebagai Wapres

Hasto memandang persoalan ini jauh lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat negara. Ia menilai keputusan Gibran menyentuh sejumlah persoalan mendasar, mulai dari legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, hingga tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus berjalan sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan warga negara. 

"Setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil," ujar Hasto.

Dalam pernyataannya, Hasto turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum serta pendidikan wakil presiden.

Ia meminta agar keputusan kedua lembaga tersebut dipandang dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.

Baca Juga: Gibran Mundur Bukan Karena Ijazah, Akui Sedih Dulu Kecewakan PDIP

Hasto kemudian mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan hingga berada di atas aturan konstitusi.

"Ketua Umum PDIP, Prof Dr. Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi," ucap Hasto.

Lebih jauh, Hasto berharap pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, pembenahan tersebut harus menyentuh aspek etika serta moral kepemimpinan, bukan hanya berhenti pada pemenuhan prosedur hukum.

"Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," imbuh Hasto.