Jumhur Minta Industri Tak Berhenti pada Komitmen, Pengurangan Metana Harus Terukur

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong lembaga keuangan dan pelaku industri terlibat dalam pembiayaan serta pelaksanaan program pengurangan emisi metana di Indonesia. Pemerintah menargetkan kolaborasi tersebut menghasilkan aksi nyata yang dapat diukur dan dilaporkan sebelum 2030.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan ajakan tersebut dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

“Kami mengundang lembaga keuangan dan mitra industri untuk membantu pemerintah daerah membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan, mendukung petani mengelola irigasi, serta bekerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, pengurangan emisi metana perlu beralih dari komitmen menjadi pelaksanaan. Bagi Indonesia, upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, tetapi juga mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, ketahanan pangan, dan efisiensi energi.

Dalam forum tersebut, Jumhur memaparkan langkah mitigasi metana pada tiga sektor utama, yaitu persampahan, pertanian, dan bahan bakar fosil. Pengurangan emisi metana juga telah dimasukkan dalam kerangka mitigasi yang lebih luas pada Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia, disertai rencana pelaksanaan sektoral.

Pada sektor persampahan, pemerintah mendorong penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) dan pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission.

Pemerintah juga memperkuat estimasi emisi metana untuk meningkatkan ketepatan penghitungan dan transparansi pelaksanaan mitigasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujar Jumhur.

Di industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah dinilai membuka peluang pengurangan emisi sekaligus pemanfaatan biogas sebagai sumber energi.

Sementara itu, di sektor pertanian, pemerintah menguji berbagai varietas padi untuk menemukan pilihan budidaya rendah emisi. Indonesia juga meninjau perluasan metode pengairan dan pengeringan secara bergantian atau alternate wetting and drying dalam budidaya padi. Penerapan metode tersebut membutuhkan kemampuan petani mengendalikan irigasi serta pendampingan di lapangan.

Jumhur menambahkan, perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak juga dapat membantu menekan emisi sekaligus mendukung penghidupan petani. Pencatatan praktik tersebut diperlukan agar kemajuan di tingkat usaha tani tercermin dalam inventarisasi emisi nasional.

Adapun pada sektor bahan bakar fosil, operator minyak dan gas di Indonesia menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana. Prioritasnya mencakup perluasan pengukuran emisi metana di pertambangan, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi hasil pengurangan emisi.

Pembiayaan dan instrumen karbon

Jumhur mengakui percepatan pengurangan metana masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, teknologi, dan dukungan pembiayaan. Untuk mengatasinya, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026.

Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon untuk mendukung aksi mitigasi. Jumhur menyebut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

“Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi,” kata Jumhur.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui sovereign green sukuk atau sukuk hijau pemerintah.

Global Methane Pledge merupakan inisiatif kolektif untuk mengurangi emisi metana global sekurang-kurangnya 30% pada 2030 dibandingkan tingkat emisi 2020. Angka tersebut merupakan sasaran global, bukan kewajiban pengurangan yang seragam bagi setiap negara peserta.

Jumhur menekankan pentingnya kemitraan yang mampu menghasilkan pengurangan emisi sebelum 2030 dan dapat dilaporkan secara bersama kepada forum internasional.

“Kami menyambut kesempatan untuk melaporkan bersama kepada forum ini pengurangan emisi yang dihasilkan kemitraan tersebut sebelum 2030,” pungkasnya.