dr. Tifa Ajak DPR Tatap Kasus Ijazah Jokowi Setelah Gibran, Anggota DPR Beri Alasan

Dokter Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) meminta DPR tidak hanya bergerak untuk polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga memberi perhatian pada persoalan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia menyampaikannya dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia yang dipandu Faizal Assegaf, Jumat (13/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

Faizal mempertanyakan mengapa parlemen bisa bersatu untuk usulan pemakzulan Gibran, sementara kasus Tifa dan Roy Suryo tidak. 

Tifa menjawab dengan nada kecewa. “Saya enggak peduli sama DPR mau bagaimana dengan persoalan ijazah Jokowi ini, karena dari awal kami hadapi sendirian,” katanya.

Menurut Tifa, persoalan ijazah Jokowi tidak lebih kecil daripada persoalan Gibran. Ia menyebut dirinya “rakyat jelata” yang bersama Roy Suryo mengusik isu ini sejak 2023, lalu berkembang hingga ke Gibran. 

Ia kembali memakai perumpamaan pohon: ijazah Jokowi adalah “batang”, ijazah Gibran adalah “ranting”. “Kita fokusnya ke ranting, enggak fokus ke batang. Kami dibiarkan aja,” ujarnya.

Tifa mengaku bersama Roy sudah bersurat ke semua fraksi sejak dikriminalisasi pada 30 April 2025 untuk meminta audiensi dan rapat dengar pendapat (RDP). Satu-satunya respons, katanya, hanya datang dari PKS. Komisi III, menurut dia, paling jauh hanya menerima mereka lewat staf ahli.

Ia menegaskan upaya itu bukan untuk menyelamatkan diri. “Persoalan saya secara pribadi sudah selesai. Yang sedang saya lakukan adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini,” ujarnya. Ia juga mengeluhkan perlakuan hakim dalam sidang di PN Jakarta Timur. Roy, katanya, diberi waktu tiga jam, sedangkan dirinya hanya 15 menit.

Tifa menantang Ahmad Doli Kurnia untuk menjawab langsung apakah parlemen peduli pada perkaranya. Namun, Doli meminta Tifa membedakan sikap pribadi anggota dengan sikap institusi. 

Menurut Doli, secara pribadi para anggota mengikuti perkembangan yang dihadapi Tifa dan Roy, dan ini bukan soal takut atau berani. Lembaga, katanya, bekerja lewat proses dan prosedur. Ia mencontohkan dirinya yang menerima ratusan aduan soal tanah yang tidak bisa diselesaikan sendiri.

“Bagaimana kita berharap DPR bisa mencampuri urusan lembaga peradilan?” kata Doli. Namun, ia menambahkan bahwa jika Tifa sudah mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat atau Komisi III dan tidak ada respons, hal itu bisa dipertanyakan. 

Menurut dia, soal rasa keadilan mau tidak mau harus ditanggapi DPR. Doli menyatakan dirinya tidak duduk di Komisi III dan tidak bisa mewakili seluruh DPR.