Makin Menyimpang, Persidangan dr. Tifa dan Roy Suryo Perkara Jokowi Dinilai Buang Waktu dan Uang

Pengacara Muhammad Taufik menilai persidangan perkara tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) hanya membuang waktu dan uang negara. Ia juga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk menyelidiki apakah proses hukum terhadap keduanya murni penegakan hukum atau bernuansa politis. 

Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia yang dipandu Faizal Assegaf, Jumat (13/11/2026).

Taufik menyebut persidangan itu tidak lagi punya arti. “Sebenarnya persidangan ini wasting time, wasting money,” ujarnya. 

Ia juga mengkritik jalannya pembuktian. Menurut Taufik, pembuktian dari hari ke hari menyimpang dari konsep hukum acara pidana terbaru. Ia mempertanyakan bagaimana barang bukti yang sudah disita di Bareskrim bisa tiba-tiba menjadi “pertunjukan seperti tinju” di ruang sidang. Ia juga menyebut jaksa pengacara negara semestinya mewakili negara, bukan mantan presiden.

Taufik mengatakan perkara ini seharusnya sudah diputus lewat abolisi karena menurutnya pembuktiannya “tidak akan pernah ketemu”. Ia menyindir bahwa dalam pembuktian ada beberapa “versi” ijazah, yaitu versi Jokowi dan versi Bareskrim, serta satu versi lain yang tidak terdengar jelas dalam rekaman. 

Menurut Taufik, penilaian hukum pada dasarnya hanya dua. Pertama, apakah bukti sudah cukup. Kedua, apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana. Ia menyebut seorang saksi bernama Aiman sudah menegaskan di depan sidang bahwa produk jurnalistik tidak bisa diadili dengan pidana karena tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Identitas Aiman juga perlu dipastikan.

Taufik menilai pengadilan terhadap Tifa dan Roy lebih banyak bersifat politis. Karena itu, ia mengusulkan DPR membentuk pansus untuk menyelidiki murni tidaknya proses tersebut. Ia juga menyebut Presiden punya hak prerogatif berupa pemberian grasi, amnesti, dan abolisi.