DPR Bicara Kemungkinan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai masuk ke persoalan batasan penting dalam penerapan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau Non-Conviction-Based (NCB).

DPR menegaskan mekanisme tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, melainkan harus menjadi langkah terakhir ketika instrumen hukum lain tidak lagi mampu diterapkan.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa penerapan NCB harus dilakukan secara terbatas dengan berpegang pada prinsip ultimum remedium.

Ia juga memastikan setiap tindakan penyitaan maupun perampasan aset tetap wajib melalui pengadilan demi menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga: DPR Bicara soal Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset

Penegasan itu disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Pertemuan tersebut menghadirkan akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI.

Menurut Soedeson, mekanisme NCB memiliki kompleksitas tersendiri karena menggunakan hukum acara khusus yang menggabungkan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata. Karena itu, pengaturannya harus disusun secara cermat, terutama menyangkut batas penerapan serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

"Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," kata Soedeson. 

Baca Juga: Bukan Cuma Korupsi, RUU Perampasan Aset Cakup Banyak Tindak Pidana, DPR Kasih Peringatan

Dalam rapat yang sama, DPP ARUN turut memberikan sejumlah masukan kritis mengenai penerapan NCB. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya standar pembuktian, perlindungan terhadap pemilik aset, hingga mekanisme pengembalian harta apabila tidak terbukti memiliki kaitan dengan tindak pidana.

Berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam merumuskan ketentuan RUU Perampasan Aset. DPR diharapkan dapat menyusun aturan yang mampu mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana secara efektif, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara.