Blak-Blakan Cerita Mahfud MD Pernah Dikerjain Polisi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official aspek hukum dan implikasi politik dari dugaan penyadapan tersebut.

Oegroseno menilai penyadapan terhadap kepala negara tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi memenuhi unsur tindak pidana makar. Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, tetapi juga dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan Presiden.

Ia menjelaskan, penyadapan pada prinsipnya merupakan tindakan yang dibatasi oleh undang-undang karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum hanya dapat melakukannya berdasarkan kewenangan dan persyaratan administratif yang ketat.

"Penyadapan tak bisa dilakukan setiap saat, penyidik kalau mau nyadap harus lapor ke Kabareskrim, ada surat-suratnya, itu nanti dinilai layak atau tidaknya dilakukan operasi penyadapan," kata Oegroseno.

Oegroseno merujuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur persyaratan penyadapan, termasuk adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

Karena itu, apabila penyadapan dilakukan terhadap Presiden tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, menurut Oegroseno, tindakan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena berpotensi mengarah pada tindak pidana terhadap pemerintahan yang sah.

Oegroseno juga mengingatkan agar penyidikan tidak hanya berhenti pada pelaku teknis maupun pihak yang menggunakan hasil penyadapan (user).

Menurutnya, aparat harus menelusuri pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut (beneficial owner), termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengendalikan atau merancang peristiwa tersebut.

Pada momen itu, Mahfud MD menceritakan awal mula bersinggungan dengan Oegroseno.

"Saat itu saya jadi Ketua Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud.

"Saya masih Kabarhakam Polri," kata Oegroseno.

"Saya saat itu waktu Cicak vs Buaya, perseteruan KPK melawan Polri. Keras saat itu, dikriminalisasi sampai Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah dipenjara. Saya waktu itu dikerjain polisi, ajudan ditarik, anggota polisi ditarik. Saya shock, saya kan pejabat Eselon I sering berhubungan dengan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tambahnya.

"Hati-hati loh Pak, kalau bawa mobil harus begini, sejak itu Pak Oegro baik dengan saya, saya ke Medan, beliau itu sahabat lama, dari 2009 bersahabat sampai sekarang," pungkasnya.

Senada dengan Oegroseno, Mahfud MD menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Mahfud mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan tidak menghentikan penyidikan pada pihak atau tingkatan tertentu karena pertimbangan kesepakatan politik.

Menurutnya, proses hukum harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa sehingga perkara menjadi terang, termasuk kemungkinan adanya aliran dana dan keterkaitan dengan gerakan yang berupaya menggagalkan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menegaskan pentingnya penegakan hukum yang menyentuh seluruh pihak yang terlibat agar tidak ada aktor yang luput dari pemeriksaan.

Dengan demikian, pembahasan Mahfud MD dan Oegroseno dalam tayangan tersebut menitikberatkan pada pentingnya pengusutan dugaan penyadapan secara menyeluruh, mulai dari pelaku lapangan, pengguna hasil penyadapan, hingga pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.