Didik Rachbini Ungkap Risiko Pengaruh Politik terhadap Iklim Investasi

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyoroti risiko pengaruh politik di luar pemerintahan resmi terhadap kepastian kebijakan dan iklim investasi Indonesia usai polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digadang atas dorongan nafsu politik sang ayah, Jokowi.

Ia menilai, mempertahankan pengaruh usai jabatan berakhir berpotensi memunculkan pusat kekuasaan tandingan yang mengganggu kepastian arah pemerintahan.

Menurutnya, persoalan muncul ketika mantan pemimpin tidak mengakhiri pengaruh politiknya setelah mandat konstitusional berakhir.

“Seorang presiden yang berkuasa dan berpengaruh telah berakhir secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tidak ikut berakhir, bahkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Kondisi tersebut, kata Didik, bisa memunculkan ketidakjelasan mengenai pihak yang memengaruhi keputusan pemerintahan. Dalam konteks ekonomi, situasi tersebut menjadi perhatian karena pelaku usaha dan investor membutuhkan arah kebijakan serta kepastian pengambilan keputusan dari pemerintah.

Selain itu, Didik juga menyoroti pola dukungan politik yang menurutnya dapat dipertukarkan dengan akses dan pengaruh dalam pemerintahan. Ia mengaitkan praktik tersebut dengan upaya mempertahankan kendali atas jabatan publik dan sumber daya negara setelah masa jabatan presiden berakhir.

"Persoalan muncul karena ia menggunakan pengaruh politiknya untuk menanam saham politik, mempertahankan kendali di dalam pemerintahan, jabatan publik, sumber daya negara, atau jaringan kekuasaan setelah masa jabatan berakhir," tuturnya.

Didik menyebut, praktik kekuasaan informal bisa mempengauhi institusi negara di luar kewenangan konstitusional.

Baca Juga: Prabowo Sebut Akan Cari Pengganti Gibran Usai Kunjungan ke Filipina dan China, 'Bukan Jalan-Jalan'

Baca Juga: Jabar Siap Jadi Percontohan Pendidikan Pancasila

Ke depannya, Didik mendorong adanya pengaturan etika pascakepresidenan. Menurutnya, aturan tersebut dapat mencakup konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah.

"Undang-undang etika mantan Presiden bisa menjadi inisiatif DPR yang mengatur mantan Presiden agar tidak menjadi rakus kekuasaan, menjadi penguasa bayangan, yang dapat mengganggu presiden sah berikutnya," ucapnya.