PPN Melonjak 39,1%, Kemenkeu Sebut Daya Beli Masyarakat Terjaga

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka ini setara dengan 76,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 23,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Menteri Keuangan, Suahasil Nazar, mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak untuk belanja negara," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026)

Berdasarkan data komponen penerimaan, PPh Non-Migas menyumbang Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6% yoy. Sementara itu, PPh Migas mencatatkan pertumbuhan tajam sebesar 84,7% dengan nilai Rp48,88 triliun, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi global.

Sektor PPN dan PPnBM juga mencatatkan performa impresif dengan realisasi Rp793,55 triliun, tumbuh 39,1%. Menurut Menkeu, pertumbuhan tinggi di sektor ini menjadi indikator kuatnya konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga hingga kuartal keempat tahun 2026. 

Suahasil secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan penerimaan negara yang berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan belanja negara.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Insentif Pajak Baru untuk Emiten dan Investor Pasar Modal

Baca Juga: Temui Prabowo di Istana, Suahasil Bahas Insentif PPN untuk Libur Nataru

Peningkatan penerimaan ini disebut seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus menguat. Selain itu, implementasi sistem Coretax yang semakin berkualitas dinilai mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga berdampak positif pada administrasi perpajakan.