Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR: Apa Jaminan Danantara Tak Pakai Dana Pesangon untuk Proyek Kelompok Tertentu?

        DPR: Apa Jaminan Danantara Tak Pakai Dana Pesangon untuk Proyek Kelompok Tertentu? Kredit Foto: Cita Auliana
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Rencana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) memunculkan pertanyaan serius dari parlemen.

        Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, mempertanyakan jaminan bahwa dana hak pekerja tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai proyek investasi kelompok tertentu.

        Baca Juga: Meski Tak Punya Jabatan, Pengaruh Politik Jokowi Dinilai Masih Bisa Bertahan

        Pulung menilai pengelolaan dana pesangon harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Sebab, dana tersebut bukan modal bisnis yang bebas digunakan untuk ekspansi atau investasi berisiko, melainkan hak normatif pekerja yang harus tersedia ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

        Ia menyoroti perbedaan karakter antara Danantara sebagai lembaga pengelola investasi dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan lebih memiliki kesesuaian pengalaman dan infrastruktur untuk mengelola dana yang berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja.

        "Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Tapi kenapa harus Danantara? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?" ujar Pulung dikutip Senin (16/11/2026).

        Ia juga mempertanyakan transparansi Danantara dan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. Menurutnya, pengelolaan dana pekerja oleh lembaga yang berorientasi pada investasi membutuhkan jaminan pengawasan yang kuat. Tanpa keterbukaan, publik dan pekerja akan kesulitan memastikan ke mana dana ditempatkan serta siapa yang memperoleh manfaat dari keputusan investasi tersebut.

        "Jika lembaga yang pimpinannya dipilih secara tertutup dan berlatar belakang pengusaha mengelola triliunan Rupiah dana pekerja, apa jaminannya tidak diputar untuk membiayai proyek-proyek kelompok tertentu? Ini sangat rawan konflik kepentingan," tegasnya.

        Pulung kemudian mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi persoalan tata kelola investasi seperti yang pernah terjadi dalam kasus Asabri dan Jiwasraya.

        "Skandal tersebut merugikan negara hingga triliunan Rupiah akibat tata kelola yang tertutup, penempatan investasi yang sembrono, dan gurita konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban dan menderita kerugian paling nyata adalah pekerja," tandasnya.

        Untuk mencegah dana pekerja terseret kepentingan investasi, Pulung mengajukan tiga persyaratan yang harus menjadi dasar pengelolaan DCP.

        Pertama, laporan keuangan dan portofolio investasi wajib disampaikan secara terbuka dan berkala. Dengan begitu, publik, serikat pekerja, serta pengusaha dapat mengawasi penempatan dana dan menilai apakah pengelolaannya sesuai prinsip kehati-hatian.

        Kedua, dana pesangon harus ditempatkan pada instrumen investasi yang aman. Pulung mengusulkan agar imbal hasil minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, keamanan dana pekerja tidak dikorbankan demi mengejar keuntungan investasi yang lebih tinggi.

        Ketiga, negara harus memberikan jaminan atas keamanan pokok dana. Bahkan, pemerintah diminta menanggung kerugian apabila terjadi kelalaian investasi oleh lembaga pengelola.

        Tiga syarat itu mencerminkan kekhawatiran bahwa dana pesangon berpotensi menghadapi persoalan apabila pengelolaannya tidak disertai pengawasan dan tanggung jawab yang jelas. Pekerja, menurut Pulung, tidak boleh menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat keputusan investasi yang keliru.

        Wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP juga dinilai masih dapat dikaji ulang karena aturan teknisnya belum selesai. Pemerintah masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP), termasuk untuk mengatur dana yang selama ini dikelola melalui Dana Pensiun (Dapen) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

        Pulung meminta pemerintah memanfaatkan waktu tersebut untuk mengevaluasi pilihan lembaga pengelola. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih layak dipertimbangkan karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

        Baca Juga: Eks Komisioner KPU sebut KDM yang Jadi Wapres Gantikan Gibran

        "Mumpung PP-nya belum diterbitkan, wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP harus dikritisi dan dikoreksi sejak dini. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan DCP kepada lembaga yang teruji prinsip jaminan sosialnya seperti BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: