Beban Baru Perusahaan! Menperin Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Wajib Disiapkan
Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Perusahaan di Indonesia menghadapi kewajiban baru terkait pemenuhan hak pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan mempersiapkan dana cadangan pesangon untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran kepada karyawan.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, ketentuan tersebut sudah bersifat wajib karena telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, pelaku industri diminta mulai mempersiapkan diri untuk menjalankannya.
"Ya, itu udah mandatory undang-undang ya. Jadi siap enggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan undang-undang," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan baru tersebut dan menyesuaikan persiapannya dengan aturan yang berlaku.
Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dunia usaha dalam menjalankan ketentuan baru ketenagakerjaan. Terlebih, perusahaan harus memperhitungkan kesiapan keuangan untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga ditanya mengenai kemungkinan dana cadangan pesangon ditempatkan atau dikelola melalui Danantara. Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti informasi tersebut.
"Saya belum periksa, ya," ujarnya.
Baca Juga: Menperin Bakal Sambangi Markas BYD di China, Tagih Komitmen Investasi hingga TKDN
Baca Juga: Kemnaker Bantah Danantara Jadi Pengelola Dana Pesangon
Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur perubahan mengenai hak cuti pekerja. Salah satunya, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan.
Sarmuji mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan pelaku industri untuk mempersiapkan penerapan ketentuan tersebut.
"Gini ya, itu sudah jadi ketentuan undang-undang dan berlaku, ya. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan. Nanti saya akan bicara sama industri, ya," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan