Kredit Foto: Azka Elfriza
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pinjaman berbasis valuta asing (valas) industri perusahaan pembiayaan atau multifinance menyusut 7,53% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp94,26 triliun pada September 2026. Penurunan tersebut terjadi di tengah pelemahan rupiah yang meningkatkan risiko pendanaan bagi perusahaan pembiayaan dengan kewajiban dalam mata uang asing.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan perusahaan multifinance perlu mencermati pergerakan nilai tukar, terutama yang masih mengandalkan sumber pendanaan dalam valuta asing.
“Pergerakan nilai tukar Rupiah perlu terus dicermati oleh perusahaan pembiayaan yang memiliki pendanaan dalam valuta asing, termasuk dengan mengoptimalkan sumber pendanaan berbasis Rupiah serta menerapkan manajemen risiko nilai tukar secara memadai,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis mengenai kondisi pendanaan industri multifinance.
Menurut Agusman, terdapat dua langkah yang perlu diperhatikan perusahaan pembiayaan untuk mengantisipasi risiko perubahan kurs. Pertama, mengoptimalkan sumber pendanaan berbasis rupiah guna mengurangi eksposur terhadap mata uang asing. Kedua, memperkuat penerapan manajemen risiko nilai tukar untuk mengelola potensi dampak fluktuasi kurs terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Tekanan nilai tukar menjadi perhatian setelah rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada penutupan perdagangan Senin (16/11/2026), rupiah terkoreksi 62 poin ke level Rp18.268 per dolar AS.
Baca Juga: BI Kantongi US$12 Miliar Valas dari Insentif Swap dan DNDF
Baca Juga: Makin Terpuruk, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Terendah Rp18.282 per USD
Baca Juga: Cetak Rekor, Rupiah Tembus Rp18.265 per USD Siang Ini
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah turut dipengaruhi sentimen domestik, terutama meningkatnya beban pembayaran bunga utang pemerintah.
Dia menyoroti pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 21,08% dari total belanja pemerintah pusat.
"Artinya, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan pemerintah pusat, sekitar Rp21 digunakan hanya untuk membayar bunga utang," ujar Ibrahim kepada wartawan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: