Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Diminta Evaluasi Fasilitas Pajak Pejabat di Tengah Upaya Kejar Penerimaan Negara

        Pemerintah Diminta Evaluasi Fasilitas Pajak Pejabat di Tengah Upaya Kejar Penerimaan Negara Kredit Foto: Merlina Aryanti
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fasilitas perpajakan bagi pejabat negara di tengah upaya menggenjot penerimaan pajak. 

        Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan prinsip keadilan fiskal diterapkan secara konsisten, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara negara.

        Menurut Achmad, ajakan kepada masyarakat untuk berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara perlu diiringi dengan evaluasi atas fasilitas fiskal yang selama ini dinikmati aparatur negara, termasuk kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah.

        “Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sebagian Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara masih ditanggung APBN atau APBD,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis Selasa (17/11/2026).  

        Menurut Achmad, permintaan pemerintah agar masyarakat mendukung penerimaan negara perlu diikuti dengan evaluasi terhadap fasilitas fiskal yang dinikmati aparatur negara.

        Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010. Aturan ini mencakup PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap tertentu bagi pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota lembaga perwakilan, hingga kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

        Achmad menilai, meskipun fasilitas tersebut memiliki dasar hukum, aspek keadilannya tetap perlu dievaluasi. Sebab, sebagian besar pekerja swasta menerima penghasilan setelah dipotong pajak, sementara PPh atas komponen penghasilan tertentu pejabat yang bersumber dari APBN atau APBD ditanggung negara.

        “Pemerintah perlu mengubah cara mengevaluasi keberhasilan fiskal. Kenaikan penerimaan tidak boleh menjadi satu-satunya indikator apabila kualitas belanja dan distribusi bebannya tidak ikut diperiksa, ujarnya dalam keterangan tertulis. 

        Selain persoalan PPh pejabat, Achmad juga menyoroti pengelolaan penerimaan negara dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah perubahan tata kelola melalui pembentukan Danantara, dividen BUMN tidak lagi diperhitungkan sebagai penerimaan APBN dengan mekanisme sebelumnya.

        Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana hasil pengelolaan investasi Danantara memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini penting karena dividen BUMN sebelumnya menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

        Di sisi lain, kebutuhan pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Achmad mengingatkan agar upaya mempercepat penerimaan tidak menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu konsumsi dan investasi.

        Baca Juga: 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi Rp2 Triliun Hilang

        Baca Juga: Pemerintah Tak Pungut Pajak 2% PDB, Gaji Rp10 Juta hingga UMKM Dapat Insentif

        Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita November 2026, penerimaan pajak hingga Oktober tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun.

        Achmad mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mengevaluasi fasilitas perpajakan pejabat, efektivitas belanja negara, serta transparansi pengelolaan kekayaan negara.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aryo Hadi Wibowo
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: