Usai Badak Jawa Mau Direlokasi, Kini Bahlil Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Usaha Tambang
Kredit Foto: Kementerian Kehutanan.
Perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kini tercatat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penetapan tersebut dengan menuangkannya dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Bahlil Lahadalia di 12 Februari 2026.
Keputusan ini menjadi sorotan karena kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai habitat alami badak Jawa. Ia satwa langka yang keberadaannya menjadi perhatian dalam upaya konservasi nasional. Terlebih, sebelumnya muncul wacana pemindahan populasi badak tersebut dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Baca Juga: Wagub Banten Soal Nasib Badak Jawa dan Ujung Kulon: Jangan Bilang Ada 50, Ternyata Cuma 10
Dalam peta lampiran keputusan mengenai penetapan wilayah pertambangan, area perairan di sekitar wilayah tersebut ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan status WUP.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Ari James Faraddy membenarkan penetapan wilayah pertambangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu mencakup tiga kategori wilayah pertambangan di Banten.
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Februari kemarin, kita ada tiga; WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN)," kata Ari, dikutip Selasa (17/11/2026).
Ari menjelaskan, penentuan wilayah pertambangan tidak dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, proses penyusunan zonasi telah melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Pemerintah pusat, katanya, meminta masukan dari pemerintah daerah untuk menyelaraskan peta potensi pertambangan dengan rencana tata ruang di masing-masing wilayah.
Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, penetapan wilayah pertambangan menjadi bagian dari proses pemetaan potensi sumber daya mineral sekaligus penyesuaian dengan perencanaan tata ruang daerah.
Namun, masuknya perairan sekitar wilayah taman nasional dalam peta tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan sudah dapat beroperasi di kawasan tersebut.
Ari menegaskan bahwa status wilayah pertambangan tetap harus disesuaikan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku di kabupaten atau kota terkait.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Banten menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah tambang masih membutuhkan pemenuhan persyaratan lain.
Salah satu aspek yang menentukan adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Menurut Ari, kedua ketentuan tersebut menjadi bagian penting sebelum izin kegiatan pertambangan dapat diterbitkan.
"Yang jadi wilayah tambang itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya," ujar Ari.
Penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon juga menarik perhatian karena kawasan tersebut memiliki sejarah panjang sebagai wilayah perlindungan alam.
Status perlindungan Ujung Kulon telah ditetapkan sejak 1921. Berdasarkan SK Nomor 60 tanggal 16 November 1921, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Status tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014.
Dalam keputusan tersebut, luas Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan mencapai 105.694,46 hektare. Kawasan itu terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dengan cakupan wilayah tersebut, perairan bukan bagian yang terpisah dari kawasan konservasi Ujung Kulon. Area laut juga masuk dalam wilayah taman nasional yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem.
Penetapan wilayah tambang di perairan sekitar taman itu juga muncul ketika perhatian publik juga tertuju pada rencana pemindahan badak Jawa.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengemukakan wacana relokasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye.
Baca Juga: Menterinya Prabowo Ungkap Mengapa Presiden Tak Mundur Bareng Gibran: Artinya Hanya Tuhan Yang...
Relokasi tersebut diwacanakan untuk mengantisipasi potensi bencana alam, terutama tsunami akibat gempa bumi maupun erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia dikhawatirkan dapat mengancam populasi badak Jawa di Ujung Kulon.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar