Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

DPRD DIY Soroti Wacana Alih Fungsi Hutan Jadi Barak Tentara dan Lokasi Latihan Perang

DPRD DIY Soroti Wacana Alih Fungsi Hutan Jadi Barak Tentara dan Lokasi Latihan Perang Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti wacana pemanfaatan kawasan hutan di DIY untuk pembangunan barak tentara dan lokasi latihan perang.

Rencana tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan militer ini menguat setelah Anggota DPD RI asal DIY, Hilmy Muhammad, mengungkap adanya permintaan alih fungsi kawasan hutan di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Oktober lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengaku hingga kini belum pernah menerima koordinasi langsung terkait rencana pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Andriana menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan negara. Namun, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain harus mengikuti prosedur yang jelas, memiliki kepastian hukum, serta didasarkan pada kajian dampak yang komprehensif.

"Kami selaku Komisi B yang bermitra dengan Dinas Kehutanan, ini juga memberikan rambu-rambu dalam hal ini untuk bagaimana permintaan permohonan kawasan hutan untuk barak militer dan latihan perang ini," kata Andriana dalam konferensi pers di Ruang Komisi B DPRD DIY, Senin (16/11).

Menurutnya, persoalan keterbatasan ruang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum pemerintah memutuskan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan militer.

Pasalnya, DIY saat ini menghadapi persoalan alih fungsi lahan yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat setiap rencana perubahan peruntukan lahan harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan karakteristik wilayah.

“Hari ini kita punya PR terkait alih fungsi lahan di DIY yang cukup besar, hampir seribu hektare per tahun,” ujar Andriana.

Untuk itu, Komisi B DPRD DIY mendorong adanya lima poin pertimbangan sebelum kawasan hutan maupun lahan pertanian dimanfaatkan bagi kebutuhan pertahanan negara.

Kelima aspek tersebut meliputi kejelasan lokasi, luasan lahan, status kawasan, tujuan pemanfaatan, serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, Komisi B meminta agar rencana tersebut didahului kajian dampak lingkungan dan sosial. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ketahanan pangan daerah juga harus menjadi perhatian utama.

Komisi B turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPRD DIY berharap pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan tidak mengabaikan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat