Kredit Foto: Instagram.com
Hak pensiun dan fasilitas negara bagi Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI tidak dapat diberikan hanya berdasarkan penyerahan surat pengunduran diri.
Kepastian status hukum pemberhentian dan mekanisme konstitusional menjadi dasar penting sebelum hak tersebut diproses secara administratif.
Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, Senin (16/11/2026), menanggapi surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR pun menyiapkan tindak lanjut untuk pengisian jabatan sesuai mekanisme ketatanegaraan.
King menjelaskan, hak keuangan yang diterima seseorang selama menjabat sebagai wakil presiden harus dibedakan dari hak keuangan dan administratif setelah berstatus sebagai mantan wakil presiden.
Menurutnya, ketentuan mengenai pensiun dan fasilitas bagi mantan presiden serta wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
“Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden tidak boleh dipahami sebagai hak yang otomatis lahir hanya karena surat pengunduran diri diserahkan. Harus ada kejelasan status hukum pemberhentian, mekanisme konstitusional yang ditempuh, dan penetapan yang menjadi dasar administrasi negara untuk memberikan hak tersebut,” ujar King.
UU Nomor 7 Tahun 1978 Atur Hak Pensiun Mantan Wapres
King menerangkan, Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 mengatur sejumlah hak lain, antara lain tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
King menambahkan, penjelasan Pasal 6 memberikan landasan mengenai pemberhentian dengan hormat. Pada prinsipnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden dilakukan dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Karena itu, menurut King, penentuan hak pensiun harus memperhatikan status pemberhentian dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian fasilitas negara.
Ia juga menyoroti Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, kejelasan tanggal dan status pemberhentian menjadi faktor penting dalam menentukan waktu dimulainya pembayaran hak-hak tersebut. King menegaskan, penyerahan surat pengunduran diri dan proses administrasi pembayaran pensiun merupakan dua hal yang berbeda.
Hak Pensiun dan Legitimasi Konstitusional Perlu Dibedakan
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi, dan Otonomi Daerah UMY itu menilai, pemberian hak kepada mantan pejabat negara harus berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatutan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga berkaitan dengan keadilan substantif dan legitimasi konstitusional.
“Kita harus bisa membedakan antara legal entitlement dan constitutional legitimacy. Seseorang mungkin secara administratif memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak sebagai mantan Wakil Presiden. Namun, tidak serta-merta menyelesaikan polemik mengenai legitimasi konstitusional ketika ia masih menjabat,” imbuhnya.
King berpandangan, pemenuhan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dibedakan dari perdebatan politik maupun hukum mengenai legitimasi seseorang ketika menduduki jabatan publik.
Persoalan itu, lanjutnya, menjadi lebih sensitif apabila pengunduran diri berlangsung di tengah proses politik yang mempertanyakan pemenuhan persyaratan konstitusional suatu jabatan.
Meski demikian, King tidak berpendapat bahwa hak pensiun harus otomatis dicabut. Setiap keputusan mengenai pemberian maupun pencabutan hak mantan pejabat negara tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Secara hukum positif, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui proses politik. Melainkan bagaimana status pemberhentiannya ditetapkan,” pungkas King.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: